Apindo Yakin Omnibus Law Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Capai Enam Persen
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. (Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini, penerapan Omnibus Law dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6 persen.

"Saya yakin kalau efektif satu tahun sejak diundangkan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih dari 6 persen. Yakin. Karena itu yang selama ini engine pertumbuhan kita berat banget, semua yang tadinya tidak produktif, menjadi produktif," kata Hariyadi di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Menurut Hariyadi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri manufaktur menjadi sektor yang diprediksi tumbuh signifikan dengan penerapan Omnibus Law.

Omnibus Law yang tengah dimatangkan pemerintah saat ini, lanjut Hariyadi, tak hanya membuka akses investasi ke dalam negeri saja, tapi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor UKM diperkirakan mengalami transformasi besar-besaran dan menyerap banyak tenaga kerja.

Selain pada UKM, angkatan kerja Indonesia yang saat ini jumlahnya sekitar 130 juta orang, akan banyak terserap pada industri manufaktur. Industri ini diprediksi bahkan memberikan kontribusi hingga 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

"Sekarang itu indeks manufaktur kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 24 persen. Kalo itu (Omnibus Law) terjadi, bisa lebih dari itu. Saya rasa bisa ke 30 persen mungkin," ujar dia.

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas, Empat di Antaranya Omnibus Law

Hariyadi menambahkan bahwa industri manufaktur akan mengalami konversi di mana perusahaan besar tidak lagi menjadi pemain utama dalam industri ini, melainkan UKM.

Sebagian besar proses produksi barang akan dikerjakan oleh UKM, sementara perusahaan manufaktur akan lebih fokus ada sistem manajemen dan pemasaran, serta berperan sebagai "offtaker".

"Ini sudah mulai terjadi. Pemainnya adalah usaha UKM, yang tadinya mereka pemain besar bidang ini, mereka akan lebih kepada menjaga kualitas dan mengambil barang offtaker, tetapi udah tidak mau pegang produksinya lagi," tukasnya.

Din Syamsuddin Ingatkan Omnibus Law Cilaka Jangan Labrak UUD