Asal Mau Jadi Justice Collaborator, LPSK Siap Lindungi Harun
Ilustrasi penggeledahan Kantor DPP PDIP. (Foto: Haluan)

JAKARTA, HALUAN.CO - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada tersangka maupun saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2020 yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Termasuk memberi perlindungan kepada eks politikus PDIP Harun Masiku yang saat ini statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan, perlindungan kepada Harun bisa diberikan dengan syarat bersedia menjadi justice collaborator.

"Yang bersangkutan merasa memenuhi syarat untuk menjadi justice collaborator, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK," kata Hasto dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Megawati Disuruh Perintahkan Petugas Partai Hardik KPK Lewat Dewas

Selain itu, menurut Hasto, seseorang bisa meminta perlindungan ke LPSK apabila memenuhi syarat formil dan materiil selama dirinya menjadi pelapor.

Syarat formil tersebut, kata Hasto, ialah soal kelengkapan identitas. Sementara syarat materilnya adalah ditetapkan sebagai saksi dan korban oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK.

"Bisa juga dia melapor saja ke polisi. Itu bisa menjadi dasar kalau ada perkara pidana yang dia hadapi,” imbuhnya.

Dikatakan Hasto, setelah syarat formil dan materil terpenuhi, maka LPSK selanjutnya akan melakukan pengecekan.

"LPSK akan melakukan investigasi apa betul yang bersangkutan memenuhi syarat, kesaksiannya signifikan, atau perkara yang dia mohonkan untuk terlindungi itu berjalan,” tukasnya.

Seperti diketahui, keberadaan Harun hingga kini masih simpang siur, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut, Harun pergi ke Singapura pada Senin (6/1/2020).

Protes Pengeledahan Kantor DPP PDIP, KPK Sarankan Dibawa ke Praperadilan

Kepergian Harun ke Singapura sebelum terjadinya OTT KPK yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri, sebelumnya, mengaku sudah menandatangani surat permintaan bantuan pencarian Harun Masiku kepada Polri. Surat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia.

"Tadi saya sudah tanda tangani permintaan bantuan pencarian ke aparat penegak hukum," kata Firli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/1).

Saat ini, kata Firli, penyidik KPK masih terus memburu Harun yang buron. Dia mengatakan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri pasti akan kembali ke Indonesia.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu dan Harun, KPK juga menjerat eks anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.