Atasi Corona dengan Darurat Sipil, Tunjukkan Pemerintah Kebingungan
M.Nasir Djamil (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Rencana pemerintah menerapkan darurat sipil dalam menangan virus corona atau Covid-19 dinilai anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil, menunjukkan bahwa pemerintah kebingungan dalam mengatasi wabah ini.

M.Nasir Djamil mendesak Presiden Jokowi untuk melupakan keinginannya untuk menerapkan darurat sipil dalam mengatasi virus corona yang pertama kali mewabah di Kota Wuhan, China itu.

Alasan Nasir, selain rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia, darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

"Terus terang saya bingung dengan wacana Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan darurat sipil. Rencana ini menunjukkan cara berpikir bukan menggerakkan fungsi organisasi, melainkan pendekatan kekuasaan semata. Apa beliau tidak tahu resikonya", tegas Nasir Djamil dalam keterangan pers yang diterima Haluan.co, Selasa (31/3/2020).

Menurut Nasir, yang perlu dilakukan Presiden Jokowi dalam menangani virus corona ini dengan menerapkan secara konsisten UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Politisi PKS itu menilai pemerintah belum optimal dan maksimal menerapkan kedua UU itu dalam menanggulangi wabah corona yang sudah menjangkiti 31 provinsi di Indonesia.

"Justru yang mendesak dilakukan pemerintah membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan kodal membuat upaya menanggulangi wabah virus corona berjalan parsial tanpa koordinasi yang terukur dan teratur. Jadi perlu Perpres untuk tugas dan fungsi kodal," saran Nasir.

Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil

Nasir melihat, selama ini komando kendali di masing-masing daerah berbeda-beda. Padahal surat edaran Mendagri telah meminta gubernur, bupati, dan walikota menjadi ketua gugus tugas Covid-19.

Disamping itu, Pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown terbatas dengan membatasi pergerakan warga dan moda transportasi umum.

Kebijakan ini menurut Nasir, tentu harus dievaluasi secara reguler. Mengajak rakyat menjadi relawan dan memasang target. Tentu saja para relawan ini perlu diperiksa kepribadiannya, kesehatannya, dan tidak memiliki riwayat kriminal.

"Meyakinkan warga mau menjadi relawan itu juga penting dilakukan guna menumbuhkan harapan bagi rakyat bahwa kita bersatu dan mampu melawan corona. Lihatlah di Inggris, di sana relawan yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai 4 juta, padahal pemerintah di sana hanya membutuhkan 2,5 juta relawan", ujar Nasir

Politisi PKS itu juga mendesak Pemerintah agar jangan berlama-lama untuk memberikan kompensasi atau intensif kepada pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan karantina wilayah, baik ekonomi, sosial, psikis, dan medis. "Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas", ujar politisi asal Aceh itu.


0 Komentar