Atasi Dampak Covid-19 ala Partai-Partai Politik

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Partai Politik Atasi Dampak COVID-19 (Ilustrasi: Total Politik)

Tiga Partai politik seperti PSI, PAN, dan Gerindra mengajukan usulan penanganan wabah corona. Berikut penjelasannya.

TAK hanya ahli-ahli yang memberikan solusi atas penanganan wabah corona. Di luar itu, partai-partai politik pun juga memberikan solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Bahkan, perbedaan pandangan kerap kali terjadi antara partai, sebagai bentuk kontestasi gagasan mereka.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah salah satu agen pengusul beberapa kebijakan penanganan wabah Covid-19, nama resmi virus corona. Meski tak masuk parlemen nasional, partai besutan Grace Natalie ini tetap pede dalam mengajukan usul.

Selain menekankan pentingnya menjaga jarak atau social distancing, usulan Grace kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah membagikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menekan dampak ekonomi penyebaran virus corona. BLT adalah program yang pernah digunakan pada era Susilo Bambang Yudhoyono dengan bentuk bantuan uang langsung secara tunai.

Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan jutaan pekerja harian yang terdampak karena wabah ini. BLT, baginya, bisa menjadi alternatif dalam mengatasi persoalan tersebut.

Sementara untuk penggunaan dananya, Grace mengatakan, Jokowi bisa menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah, mengingat kegiatan dinas ke luar negeri atau antardaerah telah dihentikan sementara waktu.

Sebagai informasi, anggaran perjalanan dinas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp43 triliun.

Selain untuk BLT, Grace menambahkan, keberadaan uang tersebut bisa digunakan untuk membeli alat tes virus corona dalam jumlah besar. Sehingga, katanya, ini bisa jadi langkah awal Indonesia dalam menyelesaikan pandemik corona.

Dengan begitu, kata Grace, alat tes tersebut bisa memberikan data akurat seberapa besar penyebaran virus corona.

Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki usulan lain. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PAN, Saleh Daulay, meminta Jokowi untuk memberi sanksi bagi rumah sakit swasta yang menolak pasien virus corona.

Corona Istirahatlah Ekonomi Dunia

Dirinya mendapat informasi bahwa ada rumah sakit swasta yang menolak pasien corona lantaran takut mempengaruhi bisnis kesehatan mereka.

Menurutnya, rumah sakit harus memberi pelayanan kesehatan masyarakat kepada semua pasien. Tidak boleh ada pilih-pilih penyakit yang ditangani hanya demi kepentingan bisnis.

Karena itu, kata dia, rumah sakit seperti itu perlu diberi peringatan keras. Jika ada bukti menelantarkan dan menolak pasien positif corona, rumah sakit itu harus diberi sanksi.

Sementara, pimpinan DPRD DKI Jakarta yang juga dari Fraksi PAN, Zita Anjani, mengatakan Gubernur Anies Baswedan perlu mulai memikirkan operasi pasar. Menurutnya, harga-harga kebutuhan pokok pasti terpenuhi oleh wabah ini.

Di sisi lain, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga memberikan usulan yang berbeda. Partai berlambang garuda ini menekankan pengalihan anggaran pembangunan infrastruktur untuk penanganan wabah virus corona.

Diungkapkan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi, pemerintah perlu bergerak cepat merumuskan pengalokasian anggaran guna menangkal penyebaran virus corona dan berbagai dampaknya di Indonesia.

Salah satunya dengan pengalihan alokasi anggaran infrastruktur untuk pengananan wabah tersebut. Menurutnya, pemerintah dan DPR RI harus duduk bersama. Kemudian, perlu disahkan pengalihan sejumlah anggaran pada APBN 2020 itu untuk penanganan virus corona.

Ada pun fokus anggarannya bisa ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur kesehatan, alat kesehatan, program, dan persiapan sumber daya manusia (SDM) dalam percepatan penanganan corona.

Belum cukup, Mulyadi juga meminta pemerintah membuka pendaftaran relawan corona, mengingat pemerintah membutuhkan banyak bantuan tenaga medis.

Kata dia, pemerintah bisa mengerahkan mahasiswa-mahasiswa kedokteran tahun terakhir, dan juga akademi kebidanan, yang akan selesai masa pendidikannya.

BLT, sanksi, operasi pasar, dan pengalihan anggaran; ketiga partai tersebut sudah mengungkapkan beragam pandangan dalam menangani wabah pandemik corona.

Pada akhirnya, Jokowi lah yang harus memutuskan kebijakan. Maka, presiden harus cepat dan tepat memutuskan berbagai usulan tersebut lantaran virus corona terus menyebar hingga saat ini. (AK)


0 Komentar