Bahasa Istana Dianggap Membingungkan, Pembisik Jokowi Dinilai Keterlaluan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Biro Pers Setpres)

-

AA

+

Bahasa Istana Dianggap Membingungkan, Pembisik Jokowi Dinilai Keterlaluan

Nasional | Jakarta

Kamis, 23 April 2020 16:22 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Trending topic di media sosial Twitter sejak Rabu malam hingga hari ini, Kamis (23/4/2020), diwarnai dengan tanda pagar atau tagar # mudik, #pulangkampung dan #KBBI

Kedua kata itu ramai diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo menyebut mudik dan pulang kampung merupakan dua hal yang berbeda. Pemerintah, sebelumnya, telah mengeluarkan larangan mudik yang berlaku mulai Jumat (24/4/2020) besok. 

Mengapa ini penting: Tujuan larangan mudik itu untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19), khsusunya dari daerah zona merah seperti Jabodetabek ke daerah lain.

Konteks: Dalam sebuah wawancara khusus dengan Najwa Shihab di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Presiden Jokowi menyebutkan pulang kampung berbeda dengan mudik. Jokowi menyampaikan itu saat ditanya oleh Najwa perihal data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang yang mencuri start mudik.

"Apakah berarti keputusan melarang ini yang baru akan dikeluarkan karena melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah bapak?" tanya Najwa ke Jokowi, Rabu (22/4/2020).

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung," jawab Jokowi.

Intinya larangan mudik:

• Pakar komunikasi politik Effendi Gazali (EG) mengaku gembira karena akhirnya Presiden menyatakan dengan tegas: Dilarang Mudik.

• Dalam video conference dengan tuan rumah Humas Kementerian Perhubungan, pesertanya 57 orang dari begitu banyak institusi, EG menyatakan Presiden harus mengubah imbauannya menjadi larangan untuk mudik.

• Salah seorang wartawan senior yang juga aktif di Gugus Tugas kesal. "Presiden tidak boleh mencla-mencle. Jadi harus tetap pada himbauan saja."

"Jadi pertama, saya ulangi: saya bahagia bahwa Presiden berubah demi kebaikan bangsa dan dirinya juga," kata EG, kepada Haluan.co, Kamis (23/4/2020).

Beda mudik dan pulang kampung:

• Jika diikut KBBI versi terbaru, arti kata "mudik" ada dua. Satu: pulang ke hampung halaman. Dua: berlayar, pergi, ke udik (hulu sungai, pedalaman).

• Artinya barangkali Presiden punya cukup data bahwa yang sudah banyak meninggalkan kota-kota besar itu bukan pulang ke kampung halaman, tapi mereka memang pergi ke udik (hulu sungai, pedalaman).

"Kalaupun nanti Bapak Presiden ternyata ada kekhilafan. Ya kan namanya manusia, tetap bisa ada khilaf, nanti tetap bisa diubah atau diperbaiki. Yang keterlaluan barangkali orang di sekeliling Presiden yang memberi masukan tentang arti kata 'mudik'," ujar EG.

Jokowi jago menghindar:

• Presiden Jokowi dinilai memang sudah berbakat alias jago mengalihkan fokus dengan menjawab pulang kampung berbeda dengan mudik.

• Mungkin, Jokowi tidak mau disalahkan ihwal telat memutuskan larangan mudik di masa pandemi.

• Najwa bertanya soal persebaran yang sudah terjadi akibat masyarakat mencuri start mudik, tapi Jokowi tidak menjawab pertanyaan itu, justru mengalihkan fokus dan membuat polemik baru.

"Itu keahlian Pak Jokowi ngeles, menurut saya sih dia ngeles. Kan pertanyaan Najwa itu susah, gimana itu penyebarannya udah terjadi soalnya, kan enggak dijawab oleh Presiden. Pak Jokowi ahli emang, bagus, jago komunikasinya," sindir Direktur Eksekutif KedaiKopi sekaligus pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Haluan.co.

Aturan larangan mudik: Permenhub tengah disiapkan terkait aturan larangan mudik, termasuk sanksinya apabila melanggar.

• Regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan

• Penerapan sanksi bagi pelanggar, baru akan berlaku mulai 7 Mei 2020. Namun, belum dijelaskan bentuk sanksi yang akan diterapkan.

• Kebijakan larangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek, serta wilayah-wilayah lain yang sudah memberlakukan PSBB, termasuk juga wilayah yang masuk zona merah COVID-19.

• Skenario yang akan disiapkan Kemenhub pada kebijakan ini adalah pembatasan lalu lintas pada akses keluar-masuk wilayah, bukan penutupan jalan.

• Yang dilarang melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

• Arus lalu lintas di dalam wilayah, khususnya di Jabodetabek (aglomerasi) masih diizinkan beroperasi.

• Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya, hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service RS dan sebagainya.

"Harapannya ini akan menekan angka orang yang berniat mudik, sebelum larangan diberlakukan," kata Jubir Kemenhub Adita Irawati.

Bahasa Presiden Vs Bahasa Rakyat

Masukan:

• Dulu orang seistana pernah salah waktu mendorong Presiden Jokowi mendatangkan banyak turis ke Indonesia saat COVID-19 sudah mulai di China. Pakai bayar buzzer sebanyak Rp 72 miliar pula.

• Jadi kalau ada salah, tinggal diperbaiki.

"Semoga yang tidak salah adalah prediksi kapan Indonesia bisa selesai dari perang kemanusiaan melawan Covid-19 ini. Paradigmanya harus lebih jelas, dibanding perbedaan antara 'pulang ke kampung halaman' dengan 'berlayar atau pergi ke udik atau hulu sungai atau pedalaman'," kata EG.


0 Komentar