Bahasa Presiden Vs Bahasa Rakyat

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo bersama Najwa Shihab. (FOTO: Istimewa)

-

AA

+

Bahasa Presiden Vs Bahasa Rakyat

Nasional | Jakarta

Kamis, 23 April 2020 14:05 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Kesadaran berbahasa masyarakat mendadak sangat tinggi setelah tayangan wawancara khusus Najwa Shihab dengan Presiden Joko Widodo di salah satu televisi stasiun swasta nasional.

Dalam wawancara itu, Jokowi menyebut pulang kampung sebagai alibi untuk tidak disalahkan lantaran banyaknya masyarakat yang mencuri start mudik ke kampung halaman sebelumnya dilarang oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Kosa kata mudik dan pulang kampung tiba-tiba menjadi isu hangat dan pembicaraan lintas batas dan lintas profesi. Bukan hanya ahli bahasa, masyarakat awam pun terlibat dalam debat, terutama di media sosial.

Bahasa memang sangat penting. Dalam bahasa ada makna denotatif dan konotatif. Konteks atau sejarah juga sangat menentukan makna sebuah kata.

Karena penggunaan atau penyebutan kata dalam sebuah kebijakan bisa fatal dampaknya. Kalau bahasa dibungkus dengan kepentingan politik misalnya, maka bisa berdampak positif bila tujuannya baik dan bisa menyengsarakan rakyat bila negatif.

Mengapa ini penting: Presiden adalah pemimpin tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa yang disampaikannya tentunya sangat berdampak pada kemaslahatan rakyat. Hal itu karena komunikasi yang disampaikan presiden akan memengaruhi penerapan kebijakan sebuah negara. Untuk itu, pernyataan seorang presiden mestinya tidak membuat publik bingung, termasuk soal mudik dan pulang kampung.

"Itu enggak bisa dibedakan antara larangan mudik sama pulang kampung. Kalau dilarang ya dilarang semua karena kan nanti repotnya kan kebijakan itu ada formulasi ada implementasi, susahnya diimplementasi," kata pengamat kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahardiansyah kepada Haluan.co, Kamis (23/4/2020).

Konteks: Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara khusus dengan Najwa Shihab di salah satu stasiun televisi swasta nasional menyebutkan pulang kampung berbeda dengan mudik. Jokowi menyampaikan itu saat ditanya oleh Najwa perihal data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang yang mencuri start mudik.

"Apakah berarti keputusan melarang ini yang baru akan dikeluarkan karena melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah bapak?" tanya Najwa ke Jokowi, Rabu (22/4/2020).

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung," jawab Jokowi.

Publik akan beralasan pulang kampung saat ada razia:

• Praktik di lapangan akan sulit bila mudik dilarang dan pulang kampung diperbolehkan. Nantinya, masyarakat akan beralasan untuk pulang kampung ketika ingin mudik.

• Jadi kalau mau dilarang ya semuanya dilarang. Enggak ada orang mudik dan enggak ada orang pulang kampung. Karena keduanya sama saja.

"Jangan nanti kemudian seperti bahasanya Wali Kota Solo (FX Hadi Rudyatmo), jangan dia membuat aturan, dia sendiri mudik melanggar sendiri', itu kan enggak bagus," ujar Trubus.

Mengais Jejak Refly, Si Pengkritik yang Terlampau Berisik

Jokowi ahli "ngeles":

• Mengalihkan fokus dengan menjawab pulang kampung berbeda dengan mudik adalah keahlian Jokowi selaku politisi. Jokowi tidak mau disalahkan soal telah memutuskan larangan mudik.

• Najwa Shihab bertanya soal persebaran yang sudah terjadi akibat masyarakat mencuri start mudik, tapi Jokowi tidak menjawab pertanyaan itu, justru mengalihkan fokus dan membuat polemik.

"Itu keahlian Pak Jokowi. "Ngeles" aja dia. Menurut saya sih," kata Founder KedaiKopi sekaligus pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Jokowi pandai mengalihkan perhatian: Usai wawancara Najwa Shihab dengan Jokowi itu, fokus publik tidak lagi pada telatnya kebijakan larangan mudik yang diambil oleh pemerintah. Melainkan perdebatan antara mudik dengan pulang kampung. Itu bagian dari upaya Jokowi mengalihkan perhatian publik.

"Pak Jokowi ahli emang, bagus jago komunikasinya," ujar Hendri.

Kamus telah mati: Pernyataan Jokowi yang membedakan makna mudik dengan pulang kampung dianggap sebagai upaya mematikan kamus. "Kita tunggu saja peraturan perundang-undangan yang menegaskan perbedaan makna istilah. Jangan bilang saya belum mengingatkan, ya," kata pegiat dan pecinta bahasa Indonesia, Ivan Lanin, melalui akun Twitternya.

Penulis: Tio Pirnando


0 Komentar