Bakamla dan Kapal Perang akan Kawal Nelayan Pantura yang Cari Ikan di Natuna

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah akan mengerahkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan kapal perang (KRI) milik TNI AL untuk mengawal kapal nelayan asal Pantai Utara dan nelayan lainnya yang didorong beroperasi hingga Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan, Kepulauan Riau (Kepri). 

Pengawalan tersebut, dilakukan guna memberikan rasa aman bagi nelayan Indonesia, sehingga tidak ada lagi pencurian ikan (illegal fishing) di Laut Natuna oleh negara lain.

Penegasan itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2019).

Mahfud menegaskan, pemerintah akan memberikan fasilitas dan pengawalan terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna. Mahfud juga berpesan agar nelayan itu memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana.

“Saudara nanti di sana akan menggunakan hak Saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban Saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami. Dan Saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam Saudara. Yang penting Saudara nyaman di situ, negara nantinya akan mengawal kegiatan Saudara di situ,” kata Mahfud.

Menurutnya, pemerintah sudah memutuskan untuk mengerahkan kekuatan milter dan melakukan patroli di Laut Natuna secara intens, termasuk juga mengerahkan nelayan dari daerah lain, terutama dari Pantura untuk beroperasi hingga ke Laut Natuna.

"Presiden memerintahkan untuk memperkuat pengamanan terhadap Natuna, agar negara hadir. Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana," katatnya.

Oleh karena itu, selain mengerahkan kekuatan militer Indonesia yang sudah berangkat untuk mengamankan perairan Natuna, Mahfud juga mengundang para nelayan Pantura agar mau berangkat untuk menangkap ikan di perairan Natuna yang merupakan hak warga negara Indonesia.

"Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura. Dan mungkin pada gilirannya daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut mencari ikan, dan sebagainya di sana,” ujar Mahfud

Kebijakan itu dalam rangka meningkatkan aktivitas di laut yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut dan meningkatkan patroli keamanan laut akibat masuknya kapal ikan China ke wilayah tersebut.

Hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 memberikan hak ekloploitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah ZEE di Laut Natuna/Laut China Selatan.

Kebijakan tersebut juga mencegah masuknya kapal Penjaga Pantai China (China Coast Guard) yang mengawal nelayannya mencuri ikan di perairan Natuna. China menganggap Perairan Laut Natuna/Laut China Selatan itu, adalah bagian dari wilayah mereka, sehingga China berhak mengeksploitasi potensi hasil laut Natuna.

Presiden Perintahkan Kapal Nelayan Pantura Beroperasi di Laut Natuna

Sementara itu, Bakamla telah berulang kali mengusir kapal China yang memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Bahkan, Bakamla akan menambah kekuatan untuk menjaga perairan Natuna.

Kepala Bakamla, Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman menjelaskan pihaknya tanpa diminta telah siap untuk hadir dalam menjaga wilayah perairan Natuna.

Tauifq menambahkan, dalam kondisi tidak perang setiap tindakan Bakamla harus berlandaskan hukum. Oleh karena itu, sebagai institusi operasional pihaknya akan selalu berada di bawah kendali otoritas nasional.

Sedangkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menegaskan, TNI juga telah menggelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna. Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

"Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana. Besok (hari ini) akan ada penambahan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal tersebut," ungkapnya.

Kapal-kapal China diketahui masih bertahan di perairan Natuna hingga Minggu (5/1/2019). Kapal-kapal tersebut berada di 130 NM Timur Laut Ranai, Natuna.

Laksamana Madya TNI Yudo Margono memerinci, jumlah kapal China yang masih bertahan di Natuna yakni, dua kapal, satu kapal pengawas perikanan, dan 30 kapal nelayan.

Yudo menyatakan, kapal nelayan China menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau yang ditarik dua kapal di laut Natuna, Kepulauan Riau.

"Berdasarkan pantauan kami dari udara, mereka memang nelayan China yang menggunakan pukat harimau," kata Yudo Margono.


0 Komentar