Banjir Jabodetabek Bisa Picu Inflasi dan Penurunan Daya Beli

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kepala BPS, Suhariyanto (Foto: Kompas.com)

-

AA

+

Banjir Jabodetabek Bisa Picu Inflasi dan Penurunan Daya Beli

Ekonomi | Jakarta

Kamis, 02 Januari 2020 20:37 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa bencana banjir yang melanda kawasan Jabodetabek sejak Rabu (1/1.2019) kemarin bisa memicu inflasi pada bulan Januari 2020 ini. Sebab, banjir yang meluas secara langsung akan menganggi proses distribusi barang dari berbagai daerah.

Meski demikian, Kepala BPS, Suhariyanto menilai pengaruh banjir terhadap inflasi diperkirakan tidak akan besar. Jika banjir yang masih menggenang sejumlah jalan dan permukiman segera usai dalam waktu dekat.

"Selama tidak terlalu berpengaruh terhadap distribusi pasti dampaknya juga tidak akan besar. Kita berharap banjir segera selesai," kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (2/1/2019).

Pada Desember 2019, BPS mencatat laju inflasi mencapai 0,34 persen naik dari posisi November 2019 sebesar 0,14 persen. Adapun laju inflasi sepanjang 2019 mencapai 2,72 persen.

Khusus untuk bahan makanan pada bulan Desember lalu mengalami inflasi hingga 0,78 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,16 persen. Suhariyanto menuturkan, komoditas yang memberikan andil inflasi yakni telur ayam ras sebesar 0,08 persen, bawang merah 0,07 persen, ikan segar 0,02 persen, serta sayur-mayur 0,01 persen.

Sementara itu, untuk kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,58 persen dan memberikan andil inflasi 0,10 persen. Komoditas utama yang memicu inflasi yakni harga tiket pesawat sebesar 0,07 persen, tarif kereta api 0,02 persen serta angkutan antar kota 0,01 persen.

Suhariyanto mengatakan, mulai tahun 2020 ini, BPS akan menggunakan dasar penghitungan yang baru untuk mencatat laju inflasi. Karena itu, akan terdapat perbedaan penghitungan inflasi pada bulan Januari ini yang akan dirilis pada awal Februari mendatang.

Pada kesempatan itu, Kepala BPS mengigatkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tahun 2020. Pasalnya, angka inflasi inti yang dicatat oleh BPS sepanjang tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 lalu.

Pergerakan inflasi inti dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental. Yakni interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas, dan inflasi mitra dagang, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Dengan kata lain, inflasi inti juga mencerminkan situasi daya beli masyarakat.

Kepala BPS mengatakan bahwa laju inflasi inti sepanjang 2019 sebesar 3,02 persen, turun dari posisi 2018 sebesar 3,07 persen. Ia mengatakan, pemerintah menargetkan agar inflasi inti setidaknya bertengger di level 3,1 persen secara tahunan.

Oleh sebab itu, rendahnya inflasi inti menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperhatikan tingkat daya beli masyarakat Indonesia. "Melihat inflasi inti ini kita harus ekstra hati-hati supaya daya beli tetap terjaga," katanya.

Ia menyatakan, BPS tidak bisa mengeluarkan angka prediksi inflasi inti. Setidaknya, BPS telah mengingatkan pemerintah untuk secara simultan menjaga harga-harga barang pokok sekaligus daya beli masyarakat. "Warning boleh, tapi saya menilai ini masih aman jadi segera dijaga-jaga," kata Suhariyanto.

Lebih lanjut, kata Suhariyanto, meski inflasi inti 2019 lebih rendah dari 2018, namun masih lebih tinggi dari tahun 2017 yang angkanya hanya 2,95 persen. Laju inflasi inti tahun 2020 ini diharapkan akan lebih terjaga dari tahun-tahun sebelumnya.

Laju inflasi sepanjang tahun 2019 hanya 2,72 persen, terendah dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2009 silam. Saat itu, inflasi sebesar 2,78 persen.

Suhariyanto menyampaikan bahwa rendahnya inflasi sepanjang tahun 2019 karena harga-harga barang dan jasa yang menyumbang inflasi cenderung terkendali karena berbagai kebijakan. Realisasi inflasi itu juga jauh di bawah target sebesar 3,5 persen plus minus satu persen.

Ia menjelaskan, rendahnya inflasi terutama disumbang oleh administered price atau harga-harga yang di atur pemerintah. Tahun 2019, inflasi administered price hanya 0,10 persen jauh di bawah posisi tahun 2018 yang mencapai 0,66 persen.

Doni Monardo Minta Masyarakat Tetap di Pengungsian, Nyawa Lebih Penting dari Harta

Penurunan itu diakibatkan karena tahun 2018 lalu terdapat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta kenaikan harga tiket pesawat yang tidak terkendali. Berbeda dengan tahun 2019 dimana harga BBM tidak naik.

Di sisi lain, masyarakat mulai menyesuaikan diri terhadap harga tiket pesawat dan beralih ke moda transportasi lain. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan harga tiket pesawat.

"Inflasi tahun 2019 kok rendah ya? Ini karena memang harga relatif terkendali karena berbagai kebijakan. Jadi yang menyumbang inflasi di tahun 2018 itu tidak terjadi tahun 2019," katanya.


0 Komentar