Begini Ketentuan Daerah Bisa Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kawasan padat penduduk di Kecamatan Tambora, Jakarta, menerapkan lockdown wilayahnya. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Begini Ketentuan Daerah Bisa Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional | Jakarta

Senin, 06 April 2020 14:39 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah mengeluarkan Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. 

Permenkes itu ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020 kemarin.

Mengapa ini penting: Permenkes No 9 Tahun 2020 salah satunya mengatur tentang syarat, ketentuan dan proses suatu daerah bisa menerapkan PSBB.

Konteks:

  • Belum ada satu pun daerah yang menerapkan PSBB meskipun jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat.
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengajukan surat permohonan penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta kepada Menteri Kesehatan Terawan pada 2 April 2020. Namun saat itu belum bisa ditindaklanjuti karena belum ada payung hukumnya.

Bagaimana aturannya:

  • Dalam Pasal 4 Permenkes No 9 Tahun 2020 dijelaskan bahwa kepala daerah yakni gubernur/bupati/wali kota dalam mengajukan permohonan PSBB harus berdasarkan peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.
  • Kepala daerah juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Bagaimana kelanjutannya:

  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menetapkan PSBB akan membentuk tim yang bertugas untuk melakukan kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.
  • Penetapan PSBB dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Ruang lingkup PSBB: Dalam Permenkes No 9 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Permenkes Pedoman PSBB Terbit, Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Pelaksanaan aturannya: Dalam Pasal 18 Permenkes No 9 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


0 Komentar