Beijing Diminta Hormati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Katanya Dubes RRC Mencatatnya

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wilayah Natuna Kepulauan Riau yang diakui China secara sepihak (Ilustrasi: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah Indonesia protes keras atas pelanggaran Zona Eksklusif Indonesia (ZEE) oleh kapal China di Natuta, Kepulauan Riau, akhir Desember 2019.

Sejumlah petinggi negeri ini sampai menggelar rapat bersama di Kantor Menko Polhukam Jakarta, kemarin.

Mereka yang hadir masing-masing Menko Polhukam Mahfud MD, Menlu Retno Marsudi, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menhub Budi Karya Sumadi, Menkumham Yasonna Laoly dan aejumlah lembaga terkait.

Menlu Retno mengaku sudah memanggil Dubes RRC di Indonesia. Dan sang Dubes disebutkan mencatat semua protes Indonesia dan segera melaporkannya ke Beijing.

Retno Marsudi mengingatkan, bahwa wilayah ZEE Indonesia di peraian Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Tiongkok merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Menlu.

Menurut Menlu, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

China Anggap Perairan Laut Natuna Bagian dari Negaranya

Terkait dengan adanya pelanggaran oleh kapal RRC itu, rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu memutuskan akan melakukan intensifikasi patroli di wilayah tersebut.

"Termasuk kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," kata Mahfud.


0 Komentar