Belum Transparan, IPW Curiga Ada Pihak yang Lindungi Kasus Ari Askhara
Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara. (FOTO: Kontan)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, menyayangkan belum transparannya kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diduga melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Neta curiga, ada pihak-pihak yang dengan sengaja melindungi Ari Askhara agar tidak terjerat hukum pidana.

"Begitu juga mengenai jumlah rombongan belum dipaparkan secara transparan. Padahal, rombongan ini diduga telah memanipulasi data penerbangan," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019).

"Jika seorang pimpinan perusahaan penerbangan negara sudah memanipulasi data penerbangan, ini tentu sebuah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditolerir," sambungnya.

Neta meminta, pihak tertentu jangan berusaha melindungi rombongan Ari Askhara dengan Undang Undang Kepabeanan. Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan Ari Askhara dan rombongan adalah penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagai pejabat negara.

"Apa yang dilakukan Dirut Garuda itu adalah tragedi menjelang Hari Anti Korupsi sedunia di mana seorang pimpinan bersama-sama bawahannya melakukan persekongkolan dan permufakatan jahat dalam menyalahgunakan wewenangnya, untuk memanfaatkan fasilitas negara demi keuntungan pribadi dan kelompoknya," ujar Neta.

Dia juga merasa aneh dengan pihak kepolisian yang hingga kini belum mengusut kasus Ari Askhara. Sementara, lanjut dia, pihak bea cukai juga belum mengungkap secara transparan, barang mewah apa saja yang diselundupkan rombongan tersebut.

"Sebab beredar isu, selain Harley Davidson dan sepeda mewah, rombongan itu juga menyelundupkan sejumlah tas branded dan barang-barang lain," ungkap dia.

Neta menilai, kasus Ari Askhara tidak cukup hanya ditangani oleh Bea Cukai. Dugaan KKN, penyalahgunaan jabatan, persekongkolan jahat memanfaatkan fasilitas negara untuk memperkaya diri dan kelompok, pelanggaran UU Penerbangan, tegas dia, harus dikenakan kepada rombongan itu.

"Polri jangan berdiam diri melihat kasus ini. Polri perlu menggali dan mengembangkan modus lebih jauh dari peristiwa tindak pidana yang dilakukan rombongan Ari Askhara, termasuk unsur tindak pidana KKN-nya," tegas Neta.

Dia menjelaskan, apa yang dilakukan rombongan Ari Askhara nyata-nyata sudah terpenuhi unsur pidananya, terutama tindakan persekongkolan jahat, perbuatan menyalahgunakan wewenang, tindakan melawan hukum menyembunyikan (menutupi) barang-barang mewah yang diimpor, menghindari pajak guna memperoleh keuntungan secara pribadi dan kelompoknya.

"Sebab itu pihak-pihak tertentu jangan berusaha melindungi rombongan Ari Askhara dengan hanya dikenakan UU Kepabeanan. Melihat ulah konyolnya sebagai pejabat negara, Ari Askhara dan rombongannya harus dikenakan pasal berlapis," tandasnya.