Beratkan Warga, Kemenag Diminta Kaji Ulang Sejumlah Kebijakan
akil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. (Foto: Kumparan)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang beberapa kebijakan yang sudah diterbitkan, diantaranya sertifikasi pra nikah hingga aturan menengenai majelis taklim.

"Keputusan Kemenag kita tentang majelis taklim dan juga tentang sertifikasi pranikah. Kami menyampaikan sebaiknya itu ditarik dulu, dikaji ulang," kata Hidayat, Minggu (15/12/2019).

Wakil Ketua MPR RI ini menilai, autran yang dibuat Kemenag itu malah bakal menimbulkan kesulitan bagi warga. Sebab, warga harus menyelesaikan persoalan yang negara tidak bisa selesaikan.

"Karena ketentuan di sana justru akan menimbulkan hal yang menyulitkan warga bangsa untuk sesuatu yang pemerintah tidak bisa melakukan dan menyelesaikannya," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hidayat, bila kebijakan soal sertifikasi pranikah itu bertujuan memberikan pendampingan, maka anggaran Kemenag tidak akan cukup untuk itu. Kemudian, jika kebijakan soal majelis taklim itu dilakukan untuk menangkal radikalisme, setidaknya pemerintah harus memiliki definisi paten terkait apa itu radikalisme.

"Kalau maksud sertifikasi pranikah maupun keputusan Menag terkait majelis taklim dalam rangka pendataan supaya nanti tidak terjadi radikalisme dan supaya bisa memberi bantuan, untuk bantuan, jelas anggaran Kemenag sangat kecil. Tidak mungkin untuk yang sekarang yang sangat tidak cukup, apa lagi nanti dikaitkan dengan majelis taklim," katanya.

"Radikalisme sampai hari ini tidak jelas definisinya. Kalau yang diinginkan radikalisme mengubah ideologi negara, maka yang jelas yang mengubah ideologi negara kan ada komunisme, separatisme," sambungnya.

Hidayat menegaskan, pasangan yang akan menikah, bukanlah hendak melakukan radikalisme. Begitu pula dengan orang yang ingin menyelenggarakan sebuah pengajian, tentu tidak dalam upaya melawan negara. Hidayat mengatakan, lebih baik negara memberikan payung hukum agar majelis taklim dapat berkembang lebih baik.

"Saya yakin itu tidak dilakukan oleh para pria yang ingin jadi pengantin dan atau mereka yang ingin menyelenggarakan majelis taklim. Majelis taklim tak pernah mengajarkan tentang melawan negara. Sebaiknya justru negara memberikan payung hukum yang memungkinkan majelis taklim bisa berkembang lebih baik lagi," tukasnya.