Biaya Haji 2020 Diperkirakan Tak Naik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto: Dpr.go.id)

JAKARTA, HALUAN.CO - Meski Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) Komisi VIII DPR RI masih bekerja, namun diperkirakan biaya haji tahun 2020 tidak mengalami kenaikan dari tahun lalu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, dalam rapat kerja Panja BPIH dengan pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali, BPIH tahun 2020 diperkirakan tidak mengalami kenaikan dari tahun lalu atau sebesar Rp 35.235.602 dengan kurs dollar AS sebesar Rp14.200.

“Kita saat ini masih terus membahas tentang BPIH tahun 2020. Kita targetkan dapat selesai akhir Januari 2020 dan paling lambat awal Februari sudah kita sepakati," kata Ace Hasan Syadzily, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Diungkapkan, usulan pemerintah lah yang menawarkan agar pembiayaan ongkos biaya haji tahun 2020 sebesar 35 juta. Artinya tidak ada kenaikan dengan tahun yang lalu.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyoroti kemampuan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2020 berdasarkan kemampuan anggaran yang telah ada, baik itu bersumber dari jemaah maupun yang bersumber dari manfaat uang Haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Komisi VIII ingin memastikan sumber pembiyaan dari penyelenggaraaan ibadah Haji tahun 2020 berdasarkan kemampuan anggaran yang ada,” tandas Ace.

Ace menambahkan, Komisi VIII DPR RI ingin memastikan pelayanan apa yang didapat calon jemaah haji dari pembayaran haji yang tidak mengalami kenaikan.

Jangan sampai dengan anggaran yang tidak mengalami kenaikan, ada penurunan pelayanan atau tidak ada perubahan sama sekali dengan pelayana haji tahun 2019.

“Yang kedua tentunya kita pun juga ingin memastikan pelayanan apa yang didapatkan jemaah Haji dari pembayaran Haji jika tidak mengalami kenaikan,” kata Ace.

Oleh karena itu, Ace mendorong sejumlah perbaikan, khususnya peningkatan kinerja pelayanan Kemenag sebagai pelaksana ibadah Haji. Pertama, Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag menambah jumlah porsi makanan calon jemaah haji Indonesia, yang semula 40 menjadi 50, khususnya pada saat menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.

Kemudian Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan pelayanan pengadaan toilet yang lebih banyak terutama di Arafah dan Mina. Terakhir, Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan kualitas tenda di Mina dan Arafah.