BKN Terbitkan Pedoman Penjatuhan Sanksi Bagi ASN Nekat Mudik

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang nekad mudik saat masa pandemi COVID-19. 

Mengapa ini penting: Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 itu menindaklanjuti keputusan presiden tentang larangan bepergian keluar daerah atau mudik. Keputusan presiden juga sudah diikuti dengan terbitnya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Konteks:

⦁ Penularan COVID-19 di berbagai daerah antara lain dipicu pergerakan mobilitas dari satu daerah lain, seperti yang terjadi saat ini sudah banyak gelombang mudik yang dilakukan masyarakat dari Jabodetabek, termasuk para ASN yang bekerja dari rumah (work from home/WFH).

⦁ ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik, untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

Apa katanya: "SE sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik," ujar Pelaksana Kepala Biro Humas BKN Paryono melalui siaran persnya, Senin (27/4/2020).

Apa yang dilakukan:

⦁ Melalui SE ini seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN

⦁ PPK diminta untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap berpergian keluar daerah atau melakukan kegiatan mudik.

⦁ SE yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Larangan mudik ASN:

⦁ Surat Edaran MenpanRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

⦁ Surat Edaran MenpanRB Nomor 41 Tahun 2020 yang merevisi SE 36/2020.

⦁ Surat Edaran MenpanRB terkait Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Tjahjo Keluarkan Surat Edaran Larang ASN dan Keluarganya Mudik, serta Ajukan Cuti

Jenis pelanggaran disiplin: Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, SE ini menguraikan jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas berpergian keluar daerah atau mudik dibagi ke dalam tiga kategori.

⦁ Kategori I, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.

⦁ Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020.

⦁ Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020.

Sanksi bagi pelanggar: Tiga Kategori tersebut akan menentukan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggar mudik sehingga menentukan penilaian tingkat pelanggaran.

⦁ Jika pelanggaran pada kategori I maka dinilai berdampak pada unit kerja. Pelanggar akan dijatuhi hukuman disiplin ringan.

⦁ Jika pelanggaran dilakukan pada kategori II dan III maka akan dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara. Pelanggar dalam kategori ini dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Bagaimana selanjutnya: "Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Paryono.

⦁ Pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik ke dalam aplikasi SAPK.

⦁ Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 24 April 2020, sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah berakhr.


0 Komentar