BPJS Kesehatan Bukan Lembaga Bisnis Cari Untung
Anggota Komisi IX DPR RI Komisi Intan Fauzi. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis atau komersil yang mencari untung rugi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BPJS Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan dalam menjalankan misi sosial dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Permasalahan yang harus diselesaikan BPJS adalah sistemnya," anggota Komisi IX DPR RI Komisi Intan Fauzi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Ditegaskan, jangan samakan BPJS Kesehatan ini dengan BUMN. Kalau jalanan macet dibuat jalanan berbayar. Jalan berbayar juga macet maka iuran jalan tol dinaikan.

BPJS Kesehatan, jelasnya tidak mengambil keuntungan, tapi memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan ini badan penyelenggara, sehingga betul-betul mengacu pada UUD 1945, khususnya Pasal 34 dan 28 H ayat (3).

"Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial yang menjamin hak kesehatan warganya, selain hak pendidikan, hak hidup layak dan hak-hak lainnya," tegas politisi PAN itu.

Menurut Intan, BPJS Kesehatan semestinya tidak berperan sebagai lembaga asuransi yang menghitung untung rugi. Kalaupun mengalami defisit, pemerintah yang harus bertanggung jawab menutupi kekurangan dana jaminan kesehatan, bukan malah mencekik rakyat dengan menaikan iuran melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Dia menilai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 memberatkan rakyat, terlebih peserta kelas 3 mandiri. "Sesuai amanah konstitusi maka pelayanan kesehatan ini bersifat menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara,” tutur Intan.

Untuk pembenahan defisit BPJS, menurut Intan, solusinya bukanlah menaikkan iuran, tapi Pemerintah harus membereskan tata kelola BPJS Kesehatan.

Menurut politisi F-PAN itu, pembenahan manajemen sangat penting, mengingat hampir seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu mengandalkan jaminan kesehatannya dari badan yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden ini.

“Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar dengan hadirnya BPJS Kesehatan ini. Karenanya, kehadiran BPJS Kesehatan ini jangan memberatkan masyarakat,” tegas Intan.

Perbaikan tata kelola dan manajemen BPJS Kesehatan menurut dia mutlak diperlukan agar kehadirannya bermanfaat untuk rakyat luas. Jangan sampai masyarakat yang awalnya begitu gembira dengan program BPJS Kesehatan tetapi ujungnya juga memberatkan.

Intan mengatakan, BPJS Kesehatan harus mampu meng-cover layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang menolak pasien BPJS Kesehatan.

“Kalau bicara penyakit ini sudah kronis, semua stakeholder tidak ada yang puas. Dokter, rumah sakit, alkes lab, farmasi, tunggakan besar, akumulatif defisit anggaran BPJS sebesar Rp 32 triliun,” pungkasnya.