Buka Celah Dikorupsi seperti BLBI, Indef Desak Jokowi Segera Cabut Perppu

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegoro. (FOTO: Gatra)

-

AA

+

Buka Celah Dikorupsi seperti BLBI, Indef Desak Jokowi Segera Cabut Perppu

Ekonomi | Jakarta

Kamis, 02 April 2020 09:32 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegoro, menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo berbahaya. 

Perppu itu adalah tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurut Bhima, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 membuka celah untuk dikorupsi. Pasalnya, kata dia, sejumlah ayat dalam Pasal 27 Perppu tersebut memiliki ruang untuk disalahgunakan.

"Ada potensi ketika terjadi fraud, korupsi, penyelewengan dana stimulus maupun bantuan likuiditas pejabat yang terlibat kebal hukum," kata Bhima saat dihubungi Haluan.co, Kamis (2/4/2020).

Dia mengungkapkan, dana stimulus yang dikucurkan dalam upaya pencegahan Covid-19 nilainya sangat besar. Hal itu, menurutnya, berpotensi disalahgunakan seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Ini kan jumlah stimulusnya tidak main main, apalagi ada bailout bank. Kita belajar sejarah BLBI di mana uang bisa mengalir sampai luar negeri, dan kesengajaan pemilik lembaga keuangan melakukan penggelapan dana bantuan likuiditas," ujarnya.

Mestinya, kata Bhima, pemerintah bisa mempelajari kesalahan saat kasus BLBI. Jangan sampai, kata dia, kasus serupa terulang kembali di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Masa kita sudah belajar dari BLBI dan Bank Century masih mau masuk jurang yang sama?" tanya dia.

Bhima kemudian mendesak Jokowi untuk mencabut kembali Perppu yang telah ditandatangani tersebut. Menurutnya, Perppu tersebut justru berbahaya untuk perekonomian negara.

"Frasa 'itikad baik' di pasal 27 juga dianggap sebagai kata-kata karet dan bersayap. Menurut saya secepatnya Presiden cabut Perppu karena membahayakan perekonomian," tandasnya.

Jokowi Keluarkan Perppu, Pasal Ini Dinilai Janggal dan Lampaui Kewenangan

Sebelumnya, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, juga menyoroti adanya pasal yang janggal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yakni dalam Pasal 27 Ayat 2. Karena, menurut Fickar, pasal tersebut berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum.

Dia menegaskan, Pasal 27 Ayat 2 dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu telah melampaui kewenangan eksekutif.

"Yang enggak benar dari Perppu No.1/2020 ini ada di Pasal 27 Ayat 2, ketentuan yang memberikan kekebalan untuk tidak dituntut secara hukum bagi aparat pelaksananya. Ini yang melebihi kewenangannya sebagai eksekutif," kata Fickar kepada Haluan.co, Rabu (1/4/2020).

Fickar menegaskan, hukum pidana dan perdata berlaku bagi siapapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak terkecuali presiden.

Bila pemerintah memang melakukan pelanggaran, salah satunya korupsi, kata dia, maka tindakan hukum harus tetap dilaksanakan. Terlebih, bila dilakukan di waktu bencana seperti saat ini.


0 Komentar