Bukan Cuma Stafsus, Pembinanya Juga Wajib Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Polemik

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo memperkenalkan Staf Khusus Presiden. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Keputusan Adamas Belva Syah Devara, mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo, dinilai tidak menyelesaikan persoalan tentang polemik Ruangguru yang menjadi mitra pelaksana program pelatihan daring Kartu Prakerja. 

Selain Belva, yang merupakan CEO Ruangguru, Andi Taufan juga sempat menjadi polemik lantaran memakai korp Sekretaris Kabinet, diduga untuk menguntungkan perusahaannya.

Mengapa ini penting: Mundurnya Belva, tidak menyelesaikan persoalan, bahkan terkesan lari dari tanggung jawab terkait tranparansi pengelolaan program Kartu Prakerja.

"Mundurnya Delva meringankan beban Pemerintah, tapi tidak menyelesaikan masalah khususnya pola pengelolaan dana Kartu Prakerja," kata Wakil Ketua Umum PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Konteks:

• Ruangguru, perusahaan Belva, ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pelatihan online Kartu Prakerja dengan mengelola dana Rp5,6 triliun, tanpa proses tender.

• Stafsus Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, hanya minta maaf usai mengirim surat berkop Seskab ditujukan kepada camat mendukung agar relawan PT Amartha Mikro Fintek, perusahaan miliknya, dalam menangani COVID-10. Andi Taufan tidak mundur dari jabatannya, seperti Belva.

Peringatan bagi stafsus:

• Stafsus lainnya, bisa belajar kasus Delva bahwa ada etika yang harus dipegang ketika berada dalam lingkaran kekuasaan. Apalagi, Stafsus milenial digaji Rp51 juta sebulan.

• Pembina stafsus wajib bertanggung jawab atas terjadinya polemik ini. Siapa pembina stafsus, apakah Presiden Jokowi langsung atau Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko?

• Jokowi, sebelumnya, mengungkapkan keberadaan stafsus milenial ini bisa menjadi temannya berdiskusi atau ngobrol supaya mendapat masukan. Sepertinya hanya untuk ngobrol, lain tidak.

"Kalau untuk saya, bukan stafsus yang salah, tapi pembina stafsus perlu juga memikul tanggung jawab," kata Mardani.

Dasar hukum stafsus:

• ICW meminta Kementerian Sekretariat Negara membuka informasi mengenai Keputusan Presiden tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden.

• Pasal 21 ayat (1) Perpres 17/2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden dinyatakan bahwa pengangkatan dan tugas pokok Stafs Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

• Pantauan ICW, sejak diangkat menjadi pembantu presiden, tidak pernah diketahui secara jelas dan pasti tugas yang diemban stafsus dan dasar hukum mengenai pengangkatannya. Kepres mengenai pengangkatan stafsus ini tidak ditemukan di laman setneg.go.id.

"Keterbukaan informasi mengenai Keputusan Presiden tentang pengangkatan Staf Khusus sangat diperlukan oleh publik," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah.

Orang-orang Bermasalah di Sekitar Jokowi, Mundurlah!

Tugas stafsus:

• Berdasarkan Prepres 17/12, Stafsus melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

• Stafsus secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

• Staf Khusus Presiden dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, yang diangkat oleh Presiden dari salah satu Staf Khusus Presiden.

• Dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing stafsus bertanggung jawab kepada Presiden.

• Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.

• Stafsus ditunjuk dan diangkat oleh presiden, maka segala sesuatu yang akan dilaksanakn harus dikoordinasikan dan dipertanggungjawabkan kepada presiden.

• Stafsus terikat pada sumpah jabatan, karena itu mereka terikat etika penyelenggaraan negara harus dijunjung tinggi.

• Dengan kewenangan yang dimiliki tidak diperkenankan mereka melaksanakan tugasnya memperkaya diri sendiri, kelompok apalagi korporasinya, serta menguntungkan orang lain.

"Saya kira ini jadi warning bagi stafsus lainya khususnya dari golongan milenial, diangkatnya dan keberadaan mereka disitu harus membawa pembaharuan, terobosan dan mewujudkan mimpi Indonesia baru kedepan," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Lampung (Unila), Dr. Yusdiyanto.


0 Komentar