Bupati Sidoarjo di OTT KPK, Kiprah Perdana Firli Bahuri
Bupati Sidoarjo Saiful Illah di OTT KPK dalam kasus pengadaan (Foto: Jawa Pos)

JAKARTA, HALUAN.CO - KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (7/1/2019) malam. Salah seorang pihak yang ditangkap KPK berstatus kepala daerah, yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Saiful di OTT dalam kasus pengadaan, hingga kini yang bersangkutan masih diperiksa di Mapolda Jatim

"KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Ali Fikri mengatakan Saiful Ilah dan sejumlah pihak lain dibekuk lantaran diduga terlibat dalam transaksi ilegal. Transaksi itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Sidoarjo."Terkait pengadaan barang dan jasa," kata Ali.

Namun, Ali masih enggan membeberkan identitas para pihak yang diamankan. Termasuk ihwal uang dan barang bukti yang diamankan.

Ali berjanji informasi lengkap mengenai OTT ini akan disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (8/1) sore. "Informasi selengkapnya akan disampaikan ketika konferensi pers," katanya.

Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa KPK menggelar OTT di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah seorang yang terjaring OTT KPK yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

"Saat ini KPK bekerja sama dengan Polda Jatim. Untuk pemeriksaan awal dilaksanakan di Polda Jatim," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (8/1/2019).

Firli menuturkan Saiful tak hanya sendirian. Dia terkena OTT bersama beberapa orang. Hingga kini yang bersangkutan masih diperiksa di Polda Jatim.

"KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkait pengadaan barang dan jasa," tutur Firli.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Jawa Timur (Jatim) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Di sela-sela pemeriksaan, Saiful terlihat keluar dari salah satu ruangan di gedung Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus.

Tiga orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sidoarjo tiba di Polda Jawa Timur (Jatim). Ketiga orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Subdit III Tipikor Polda Jatim. Ada dua orang laki-laki dan seorang perempuan.

OTT kali ini merupakan yang pertama era kepemimpinan Firli Bahuri setelah dilantik pada Desember 2019. OTT ini merupakan operasi senyap perdana yang dilakukan KPK di era Pimpinan KPK Jilid V yang dilantik Presiden Jokowi pada 20 Desember lalu. Tak hanya itu, OTT ini juga perdana sejak UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK berlaku pada 17 Oktober 2019 silam.

Diketahui, KPK terakhir kali melancarkan OTT pada pertengahan 2019 lalu. Saat itu, dalam tempo tiga hari berturut-turut yakni pada Senin (15/10/2019) hingga Rabu (17/10/2019). Dari tiga OTT itu, KPK menangkap dan menersangkakan Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere serta Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri sendiri saat ini diseret-seret dalam pusaran kasus korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel).Firli Bahuri yang juga mantan Kapolda Sumsel dan Deputi Penindakan KPK ini disebut terlibat dalam kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp132 miliar dengan terdakwa penerima suap Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani.

Kuasa Hukum terdakwa, Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1/2019), mengatakan, tudingan bahwa terdakwa penyuap yakni Elvyn MZ Muchtar yang memberikan sejumlah uang kepada Firli Bahuri semasa menjabat Kapolda Sumsel tidak bisa dibuktikan hanya dari penyadapan.

"BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvyn dan kontraktor Robi bahwa Elvyn akan memberikan sejumlah uang ke Firli Bahuri, sementara Firli tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak," ujar Maqdir.

Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan ekspresi tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Ahmad Yani tidak berniat meminta commitment fee sebesar Rp22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang berstatus terdakwa.

Fee tersebut merupakan inisiatif Elvyn yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp132 miliar, termasuk upaya memberikan 35 ribu dolar AS kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kapolda Sumsel.

Ketua KPK Diseret-seret dalam Kasus Suap 16 Paket Proyek Jalan Senilai Rp 132 Miliar di Sumsel