Buruh Ancam Demo Besar-besaran Jika DPR Tetap Bahas Omnibus Law Ciptaker
Buruh melakukan demo tolak omnibus law RUU Cipta Kerja 30 Januari lalu. (Foto: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Sejumlah organisasi pekerja atau buruh mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Organisasi yang mengancam demo itu adalah Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Mengapa ini penting: Organisasi buruh menilai permasalahan omnibus law sangat kompleks. Sehingga pembahasannya tidak tepat jika dilakukan di tengah situasi pandemi saat ini. Terlebih lagi, sejak awal, tidak ada keterlibatan serikat buruh di pembahasan draft RUU Cipta Kerja tersebut.

Konteks: Sikap ngeyel pemerintah dan DPR yang tetap membahas RUU yang selama ini kontroversial tersebut. Seperti yang dilakukan Baleg DPR Selasa (14/4/2020).

Apa katanya: “Dengan kondisi sekarang ini, sudah dipastikan kurang partisipasi publik yang menjadi syarat terbentuknya sebuah undang-undang. Dengan demikian sudah hampir bisa dipastikan, undang-undang ini tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Kamis (16/4/2020).

Langkah yang diambil:

• MPBI sudah membuat surat resmi kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI. Dalam surat itu disampaikan, MPBI akan menggelar aksi besar-besaraan secara nasional jika pembahasan omnibus law tetap dilanjutkan. Jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.

• Aksi akan dilakukan pada akhir bulan ini dengan sasaran DPR RI dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Aksi juga serentak akan dilakukan di 30 provinsi.

Pandangan lain:

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban meminta pemerintah dan DPR fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan menyikap gelombang PHK besar-besaran yang saat ini mulai terjadi dan meminta pembahasan RUU Cipta Kerja bisa dihentikan.

Kalau masih melanjutkan pembahasan itu, sama saja DPR dan pemerintah membunuh para buruh. Karena hal itu akan memaksa buruh untuk turun ke jalan di tengah corona ini.

"Buruh takut dengan corona, tetapi buruh lebih takut dengan masa depannya yang tidak memiliki kepastian jika omnibus law disahkan," tegas Elly.

Di Tengah Wabah COVID-19 Pemerintah dan DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Presiden KSPI Said Iqbal juga menegaskan bahwa KSPI bersama-sama MPBI siap melakukan aksi pada tanggal 30 April nanti.

Ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR saat ini ketimbang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

• Pertama, DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah physical distancing. Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya.

• Kedua, DPR sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap Pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap ancaman PHK terhadap puluhan hingga ratusan buruh.


0 Komentar