Catat! Ini Kriteria Nasabah yang Dapat Keringanan Kredit

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Suasana jalanan Ibu Kota Jakarta yang sepi imbas Covid-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Catat! Ini Kriteria Nasabah yang Dapat Keringanan Kredit

Bisnis & Finance | Jakarta

Senin, 30 Maret 2020 22:10 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan keringanan kredit di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Kontrasiklus (Countercyclical) Dampak Penyebaran COVID-19.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Fadjroel kemudian menjelaskan soal kriteria debitur yang memperoleh keringanan kredit. Menurutnya, debitur yang terkena dampak virus corona atau Covid-19 adalah dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

Menurut Fadjroel, keringanan kredit itu antara lain ditujukan untuk pekerja informal, pekerja berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil.

Adapun yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Hal itu karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran virus corona.

Penjelasan itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No 11 Tahun 2020, pasal 2 ayat (1).

“Dampaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan,” kata Fadjroel.

Dia mengungkapkan, keringanan dapat diberikan kepada debitur dalam periode satu tahun melalui bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu, atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau leasing.

Debitur, kata Fadjroel, juga bisa mengajukan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank atau leasing.

Jika permohonan dilakukan secara kolektif seperti perusahaan, lanjut dia, maka direksi perusahaan tersebut wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing.

Kisah Pasien Sembuh Corona di Solo, Rajin Minum Ramuan Jamu

Fadjroel mengingatkan, bila ada penagih utang yang meneror nasabah dan bertindak tidak sesuai ketentuan, maka nasabah dapat melaporkan kepada bank atau leasing.

Sementara laporan ke OJK dapat diajukan dengan menyebutkan nama, perusahaan bank atau leasing, dan masalah yang dihadapi melalui nomor telepon 157 atau Whatapp 081157157157, serta pesan elektronik ke [email protected]


0 Komentar