Catat, Muhammadiyah Tak Minat Uji Materi Perppu COVID-19 ke MK

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang KSSK. (Foto: Watyutink)

-

AA

+

Catat, Muhammadiyah Tak Minat Uji Materi Perppu COVID-19 ke MK

Nasional | Jakarta

Selasa, 14 April 2020 12:40 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pihaknya hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengapa ini penting: Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Masyarakat Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) sepakat mengajukan uji materi Perppu Nomor 1 tahun 2020 ke MK, karena dinilai menabrak sejumlah perarutan perundang-undangan yang ada.

Konteks:

  • Beleid Perppu tersebut bertujuan memberikan dana tambahan penanganan COVID-19 dengan nilai mencapai Rp405,1 triliun untuk beberapa stimulus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan bidang strategis lainnya.
  • Pasal 27 Perppu itu memberikan kekebalan hukum kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS.
  • Frasa "tidak dapat dituntut" dalam Pasal 27 berpotensi menjadi karpet merah untuk merampok uang negara.

Apa katanya: "Bahwa PP Muhammadiyah tidak pernah membahas dalam rapat dan berencana melakukan JR Perppu nomor 1/2020. Mahutama bukanlah institusi resmi dalam struktur Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Catatan Muhammadiyah:

  • Dalam situasi pandemi COVID-19, PP Muhammadiyah lebih fokus melayani masyarakat dan menggerakkan kegiatan kemanusiaan melalui rumah sakit, LAZISMU, amal usaha Muhammadiyah, Organisasi Otonom (Ortom), dan Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan.
  • PP Muhammadiyah menghormati individu warga negara atau organisasi yang berkehendak melakukan JR Perppu nomor 1/2020 sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UU.
  • Mengimbau DPR agar menelaah dengan seksama rancangan Perppu 1/2020 agar tidak bertentangan dengan UUD, tetap berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat banyak.
  • DPR hendaknya melaksanakan tugas legislasi secara kritis, independen, dan seksama serta mengawasi pelaksanaan penanganan bantuan dan dana pandemi COVID-19.
  • Perppu 1/2020 jangan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
  • Pemerintah dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih amanah, bersungguh-sunghuh, dan bertanggung jawab penuh mengerahkan segenap kemampuan dan sumberdaya agar COVID-19 dapat segera diatasi.
  • Pemerintah hendaknya lebih mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat di atas berbagai program yang strategis dan menyangkut masyarakat secara keseluruhan.
Pelaksanaan Perppu 1/2020 Tak Bisa Dipidana, Fungsi DPR dan BPK Apa?

Pandangan lain: Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY), lewat laman Facebook-nya, juga memberikan kritikan terhadap Perppu 1/2020.

  • Pastikan Perppu ini tidak bertentangan dan melanggar konstitusi negara.
  • Jangan sampai pemerintah melakukan tindakan yang inkonstitusional. Kehatian-kehatian perlu juga dimiliki oleh DPR RI jika akhirnya membenarkan aturan ini dengan menyetujui Perppu 1/2020.
  • MK juga hati-hati jika pada saatnya juga mengukuhkan atau membenarkan tindakan sepihak pemerintah dalam penggunaan keuangan negara tersebut.
  • Pengelolaan keuangan negara ini bagi saya sangat esensial dan fundamental.
  • Jangan sampai kewenangan (power) untuk mengelola keuangan negara ini berada di satu tangan. Ingat "power tends to corrupt", dan "absolute power tends to corrupt absolutely". Kekuasaan yang sangat besar sangat mungkin di salahgunakan.

0 Komentar