China Dengar! PBNU Tak Bisa Didikte Siapapun

BREAKING
NEWS

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini. (Foto: Indopolitika)

JAKARTA, HALUAN.CO - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini membantah tuduhan media Wall Street Journal (WSJ) tentang adanya rayuan dan bujukan pemerintah China kepada NU agar "bungkam" atas isu kemanusiaan yang dialami Muslim Uighur.

"Pemberitaan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada aliran dana apapun bentuknya terkait dengan isu Muslim Uighur," kata Helmy di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Helmy menegaskan, NU tidak dapat didikte oleh siapa pun, termasuk China. Apalagi, jika itu menyangkut isu kemanusiaan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

"Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang independen dan tidak terikat dan tidak bisa didikte oleh pihak manapun," tegasnya.

Dikatakan Helmy, sikap NU sejak awal sudah jelas terkait isu kemanusian terhadap Uighur. Prinsipnya NU menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang mencederai kemanusiaan. Terlebih, kekerasan itu dialami umat Islam.

"Prinsipnya adalah menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang mencederai kemanusiaan," tukasnya.

Pada Februari 2019, 15 orang delegasi ormas Islam Indonesia beserta tiga wartawan nasional mengunjungi sejumlah kawasan di Xinjiang untuk melihat dinamika kehidupan keseharian etnis muslim Uighur terutama dalam mengekspresikan keagamaannya.

Wall Street Journal (WSJ) menegarai kunjungan itu disertai berbagai fasilitas untuk delegasi yang masuk kategori gratifikasi sehingga memicu rombongan Indonesia ke Xinjiang itu tidak banyak berkomentar soal Uighur.

Sebelumnya, Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi yang menjadi salah satu rombongan mengatakan, kehidupan Uighur yang ditunjukkan kepadanya nampak banyak rekaan.

Menurut dia, terdapat sejumlah settingan sehingga Uighur nampak dapat mengekspresikan keagamaannya. Padahal terjadi banyak pembatasan kehidupan Uighur termasuk spionase dan tindakan represif China terhadap etnis minoritas di kawasan itu.