Pemerintah Masih Saja Gagap Tangani Corona
Solidaritas masyarakat di tengah waabah corona. (Ilustrasi: Haluan)

Apa yang dilakukan oleh dua menteri Kabinet Indonesia Maju ini dapat menyimpulkan berapa kadar keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus ini.

SIAPA sangka, awal tahun 2020 menjadi pembuka tahun yang murung bagi dunia dan seluruh umat manusia. Penyebaran Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang kemudian diberi nama oleh World Health Organization (WHO) sebagai Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) merebak di hampir seluruh negara dan benua.

Memang, virus ini tak benar – benar muncul pada awal tahun 2020. Di akhir 2019, virus ini sudah mulai merebak di Tiongkok. Walau belum ada penjelasan pasti terkait apa dan siapa yang pertama kali menularkan virus ini. Namun, virus ini pertama kali mencuri perhatian dunia ketika merebak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan disebut – sebut berasal dari hewan.

Dengan sangat cepat virus ini menjalar ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) segera mengumumkan penyebaran virus ini sebagai Pandemi, yaitu epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Saya tak ingin masuk dan menduga – duga bahwa penyebaran virus ini merupakan konspirasi, agenda politik atau semacamnya.

Kegagapan Pemerintah

Di Indonesia sendiri, kasus pertama kali pasien yang terinfeksi Covid-19 diketahui merupakan anak dan ibu di daerah Depok, Jawa Barat. Pasien nomor 1 merupakan seorang WNI berusia 31 tahun yang tertular virus corona setelah kontak langsung dengan warga negara Jepang dalam acara di klub dansa Paloma & Amigos di kawasan Jakarta.

Pasien 2 yang berusia 61 tahun adalah ibu dari pasien 1. Sedangkan pasien positif Covid-19 yang pertama kali meninggal diketahui merupakan seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris yang disebut dengan pasien identitas ke-25, walaupun kemudian pemerintah menjelaskan bahwa korban juga memiliki penyakit lain dan Covid-19 tidak secara murni yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Sesumbar pemerintah Indonesia sendiri terkait kemunculan Covid – 19 ini, dilansir dari CNN Indonesia.com berawal dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dengan pongah menantang para peneliti Harvard University untuk membuktikan hasil risetnya yang menyebut seharusnya virus corona sudah masuk ke Indonesia pada 11 Februari lalu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Penelitian dari Harvard sebelumnya menyebutkan belum ditemukannya kasus virus corona di Indonesia karena Indonesia belum mampu mendeteksi virus corona. Sementara di sejumlah negara tetangga telah mendeteksi keberadaan virus tersebut. Keraguan Harvard itu disampaikan oleh tim peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health di Amerika Serikat. Dan belakangan, apa yang diprediksi oleh peneliti Harvard University benar adanya: Covid-19 telah menjalar ke Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang belakangan diketahui positif terinfeksi Covid-19 juga pernah berkelakar tentang virus ini pada 17 Februari 2020 lalu dalam peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-74 di Graha Sabha Pramana, UGM. Budi menyebut tidak ditemukannya virus Covid-19 di Indonesia hingga saat itu karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh. Alasannya, setiap hari orang Indonesia gemar makan nasi kucing.

Apa yang dilakukan oleh dua menteri Kabinet Indonesia Maju ini dapat menyimpulkan berapa kadar keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus ini. Memang, Indonesia menjadi negara yang cukup lama terdeteksi kasus Covid-19 dibanding negara – negara tetangganya yang lain.

Namun, kenyataan telah membuktikan hal ini tidak serta merta menempatkan Indonesia sebagai negara yang memang benar – benar kebal dalam penyebaran Covid-19. Hal ini bisa dilihat dari sikap yang terkesan menyepelekan namun sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Kewalahan Cina dan sikap minim kewaspadaan yang pernah dilakukan Italia harusnya dapat menjadi contoh kasus serius bagi pemerintah Indonesia guna mempersiapkan segala antisipasi penyebaran virus ini.

Hal lain yang juga menambah kegagapan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus ini semakin terkuak ketika media Narasi Newsroom merilis liputan mendalam soal pasien meninggal yang terinfeksi Covid-19 di Cianjur. Lewat liputan yang diberi judul “Ceroboh di Cianjur” itu mengungkapkan bagaimana ketidak-konsistenan dan tentunya kecerobohan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus ini.

Bahkan ketika grafik angka warga yang terinfeksi Covid-19 terus merangkak naik, pemerintah masih hanya melakukan sekadar himbauan – himbauan untuk menghindari kerumunan, meniadakan perkumpulan hingga melakukan Social Distancing (belakangan WHO merekomendasikan untuk mengganti frasa menjadi Physical Distancing.

Tidak ada arah kebijakan yang jelas ketika berbagai negara sudah melakukan kebijakan pasti seperti tes massal Covid-19 atau ada yang lebih ekstrem dengan total menerapkan Lockdown guna menekan angka penyebaran virus ini.

Ketika berbagai kritikan tajam semakin gencar mengarah ke pemerintah perihal lambannya penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia, baru pada 19 Maret 2020 Presiden Joko Widodo secara lisan menyatakan akan melakukan tes massal untuk antisipasi dini penyebaran Covid-19.

Namun, butuh waktu untuk alat tes massal yang diimpor dari Cina tersebut sampai ke Indonesia. Hal ini tentu kontradiktif dengan apa yang pernah disebut oleh Menteri Kesehatan bahwa Indonesia telah memiliki alat tes deteksi Covid-19 saat dirinya menantang Harvard University untuk membuktikan bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia.

Work From Home

Pemerintah seakan mulai kelimpungan ketika grafik infeksi Covid-19 semakin meningkat secara signifikan. Sampai saat ini, Senin (27/4/2020) tercatat hingga pukul 12.00 siang ini total kasus Covid-19 mencapai 8.882, yang meninggal 743 dan sembuh 1.107 orang.

Iimbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan Physical Distancing kian diperketat. Namun sifatnya masih sekadar himbauan. Walaupun pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian sudah turut ambil bagian di tengah masyarakat. Melakukan berbagai upaya baik persuasif, preventif, hingga dewasa ini mulai menunjukkan tindakan represif terhadap masyarakat yang masih melakukan perkumpulan atau menggelar acara yang berpotensi mengundang kerumunan.

View this post on Instagram

Jokowi: Virus Corona Cepat Mati Pada Suhu Panas⁣ ⁣ Presiden Joko Widodo menyampaikan satu kabar gembira yakni berdasarkan penelitian, semakin tinggi temperatur dan kelembapan udara serta adanya paparan sinar matahari langsung akan memperpendek masa hidup virus corona penyebab penyakit COVID-19. Hal itu berdasarkan pernyataan dari pejabat "Department of Homeland Security" dari pemerintah Amerika Serikat.⁣ ⁣ "Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori, berita ini sangat menggembirakan bagi Indonesia," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (24/4/2020).⁣ ⁣ Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitikcom | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #haluanmediagroup #haluandotco #haluan #beritahariini #beritanasional #viral #trending #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona

A post shared by Haluan Media Group (@haluandotco) on

Penyemprotan disenfektan pun mulai diberlakukan secara masif dengan melibatkan kendaraan taktis hingga pemadam kebakaran. Di samping itu, keluhan dari tenaga medis sebagai garda terdepan dalam melawan penyebaran virus ini mulai terdengar. Kekurangan hingga terlambatnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien yang terjangkit virus corona membuat beberapa tenaga medis juga akhirnya ikut terinfeksi Covid-19 bahkan beberapa dokter harus meregang nyawa.

Seruan untuk pemerintah melakukan lockdown beberapa kali sempat mencuat. Namun, pemerintah kekeh belum mau menerapkan kebijakan ini. Belakangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa istilah lockdown memang tidak dikenal di Indonesia dan tak memiliki dasar hukum yang pasti.

Indonesia hanya mengenal istilah Karantina Kesehatan yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2018. Dalam undang – undang tersebut yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat 1 kekarantinaan kesehatan dibagi menjadi tiga yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan.

Akhir – akhir ini, ketika angka masyarakat yang terinfeksi Covid-19 sudah menyentuh ribuan, seruan agar pemerintah segera melakukan karantina wilayah semakin masif terdengar. Memang, mungkin saja pemerintah sangat berhati – hati untuk menerapkan kebijakan ini karena menimbangkan berbagai aspek. Salah satunya adalah stabilitas ekonomi yang bakal runtuh. Sebagai negara berkembang, butuh langkah yang tepat dan strategis dalam menangani ini. Karena itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi pilihan.

Sebelum ini, istilah untuk bekerja dari rumah atau Work From Home memang telah beredar di berbagai sosial media walaupun masih hanya bersifat ajakan. Seruan ini sebenarnya mengikuti apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, hingga ibadah di rumah dalam situasi ini. Hal ini diikuti oleh sekolah – sekolah, Universitas, hingga perkantoran yang turut menghentikan seluruh kegiatannya.

Namun, hal ini sedikit banyaknya memberi pukulan yang cukup telak bagi para pekerja di sektor informal seperti pedagang, tukang ojek online, dan lainnya. Strata sosial Indonesia yang masih berstatus negara berkembang (walaupun Amerika serikat menyebut kita masuk kategori negara maju) tentu belum merata. Butuh rasa gotong royong dan kepekaan sosial yang tinggi untuk sesama warga negara membantu warga lainnya yang bekerja di sektor informal dalam hal pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya menghadapi wabah ini.

Sayangnya pemerintah dan elite kita kurang berempati. Ketika masyarakat tengah dirundung wabah, pemerintah masih bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan darimana kalau negara ini tengah dikepung pandemi dunia.

Elite kita mungkin harus sadar seperti Presiden Ghana, Nana Akufo Addo ketika memberlakukan lockdown di negerinya. Ia berseru, "Kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi, tapi kami tidak tahu cara menghidupkan orang yang telah mati."

Sang Presiden tidak bicara tentang keampuhan "nasi kucing" atau "nasi anjing" sekalipun yang belakangan viral.


Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)


0 Komentar