Dana Otsus Belum Berdampak Signifikan Bagi Daerah Penerima
Ilustrasi Dana Otsus. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Hampir 20 tahun Dana Otonomi Khusus dikucurkan bagi daerah Papua, Papua dan Aceh, namun hasilnya tidak berdampak signifikan bagi kemajuan pembangunan daerah penerima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemberian Dana Otsus tersebut berdasarkan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 dan pelaksanaannya akan berakhir di tahun 2021 mendatang. Kini sedang dievaluasi apakah pemberian dana Otsus itu akan dilanjutkan atau dihentikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Dana Otsus tersebut dan hasil kunjungan kerja ke daerah, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu merasa kecewa dengan pelaksanaan Dana Otsus tersebut.

Dia mengungkapkan rasa kecewanya dalam pelaksanaan Dana Otsus dan keistimewaan dengan target-target pembangunan yang diinginkan.

"Tidak semata-mata sebagai penyaluran dana tetapi sebagai cost politik dalam proses-proses yang melatarbelakanginya. Sehingga bagaimana pun juga menjelang masa-masa akhir perlu ada exit strateginya seperti apa,” ucap Syaikhu dalam rapat kerja dengan BPK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dari berbagai permasalahan-permasalahan yang mengemuka, dia menilai selama ini tidak ada masterplan yang jelas terhadap proses pembangunan.

Terkait dengan mekanisme penyaluran dananya, seringkali terjadi keterlambatan. Bahkan di Aceh dana SiLPA nya mencapai angka Rp1 triliun.

“Ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan untuk percepatan pembangunan, maupun dalam hal mengentaskan berbagai permasalahan yang ada. Ke depan perlu dirumuskan formulasi-formulasi dan insentif apa yang kiranya perlu dimunculkan sebagai alternatif,” ujarnya.

Sampaikan Aspirasi Daerah, Ketua DPD RI Temui Presiden Jokowi

Sedangkan Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan bahwa pelaksanaan dana otsus semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Marwan berharap ke depan bisa membuat langkah-langkah yang bisa di rekomendasikan oleh BAKN DPR RI supaya pelaksanaan dana Otonomi Khusus (Otsus), baik di Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, maupun dana keistimewaan di Yogyakarta, bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua BAKN Hendrawan Soepratikno menyampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu apakah BPK pernah membuat kajian sekaligus usulan, misalnya tentang mekanisme penyaluran Dana Otsus.

“Karena banyak usulan yang meminta agar penyaluran dana tersebut tidak perlu melalui pemerintah provinsi, supaya termin pencairan yang terlambat itu tidak semakin terlambat, karena dipersulit ditingkat provinsi,” ucap Hendrawan.

Selain itu menurutnya, program-program pembangunan yang ada memang didesain untuk selalu terlambat.

“Kalau desainnya saja sudah terlambat, maka efektifitas atau kinerja dari Otsus ini memang rendah. Kita bisa usul kepada Menteri Keuangan, mekanisme yang baru atau termin-termin yang sesuai dengan skema kepentingan kita,” tuturnya.

Dia menilai, semakin hari pemerintah Daerah semakin tergantung dengan Dana Otsus ini. Dana yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suplemen atau vitamin akseleratif, lama kelamaan dijadikan sebagai andalan.

Itu sebabnya komentar-komentar yang muncul di daerah meminta agar Dana Otsus itu tidak dihentikan. Ada kesan kuat dana ini dipersepsikan oleh elit politik di sana sebagai cost of integrations. Kalau persepsi ini tidak berubah maka akan sama dengan dana aspirasi.

Hendrawan mencontohkan pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2019 minus 15,72 persen. Sedangkan pertambangan dan penggalian turun minus 43,21 persen. Begitu pula dengan ekspor Papua yang juga mengalami penurunan.

“Kalau data ini ditambahkan dengan apa yang disampaikan BPK, maka akan menjadi malapetaka. Bagaimana sebuah provinsi suatu negara dengan kekayaan resources yang luar biasa bisa amburadul seperti ini. Kalau diukur dengan ratio-ratio yang ada, maka bisa dikatakan dana Otsus ini gagal,” tegasnya.

Bagian Bargaining Politik

Anggota BAKN DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otsus yang selama ini dilaksanakan, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah penerimanya.

Namun demi kestabilan politik, Dana Otsus tetap perlu diberikan, dengan syarat skema ada aturan yang jelas terhadap skema pemberian dan penggunaannya.

“Kami sedikit menduga, Dana Otsus yang kita berikan saat ini bisa menguap kemana-mana. Dana Otsus yang kita berikan, khususnya ke beberapa daerah di luar Yogyakarta, sampai saat ini hampir dijadikan sebagai bagian dari bargaining politik. Pada setiap hampir berakhirnya pemberian Dana Otsus mulai mereka mengancam dan memberikan warning, ingin merdeka dan sebagainya,” kata Bambang.

Undang-Undang Otsus berakhir tahun 2021, lanjutnya, oleh karenanya di tahun 2020 ini Undang-Undang tentang Dana Otsus itu harus bisa diselesaikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak.

“Kami melihat bahwa demi keutuhan NKRI dan juga stabilitas politik, kami berpikir bahwa Dana Otsus itu tetap wajib diberikan. Namun skemanya harus lebih mendetil lagi,” tandasnya.

Bambang menyampaikan, mungkin di Undang-Undang Otsus yang akan datang harus ada aturan yang mengatur skema pemberian dan penggunaannya. Misalnya harus dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya.