Daripada Menjebak PSK, Kenapa Tidak Menjebak Sejawat Anda yang Korupsi?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Penjebakan dan penggerebekan merupakan domain kepolisian (Haluan.co)

-

AA

+

Daripada Menjebak PSK, Kenapa Tidak Menjebak Sejawat Anda yang Korupsi?

Overview | Jakarta

Kamis, 06 Februari 2020 18:08 WIB


Terlepas dari isu “pakai-memakai”, tentu beberapa kalangan lupa bahwa penjebakan orang untuk menjadikannya terjerat pasal pidana tak dihalalkan dalam hukum tanah air.

Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

ADAT berlandaskan syariat, syariat berlandaskan kitab suci, begitu pepatah Minang menggambarkan basis kultural di daerahnya. Kesatuan adat, agama, dan kitab suci adalah skema tripartit yang mengakar. Menguatkan persendian kultural dan sosial masyarakat.

Tapi, kenapa lantas ada seseorang yang baru-baru ini terduga menganggap dirinya sebagai ahli kuasa di Padang? Apakah ia Tuhan?

Geger penggerebekan PSK di Padang baru-baru ini justru menjadi bumerang bagi salah seorang anggota dewan. Bahkan dengan membawa-bawa nama Tuhan dan nama Padang sebagai tanah kelahirannya, ia bersumpah bahwa ia tak melakukan penjebakan plus kegiatan “using component” pada sosok PSK yang digerebeknya bersama Satpol PP.

Anggota dewan yang terhormat ini lantas dikecam karena pernyataan sang PSK ketika ditangkap menyatakan bahwa ia sempat “dipakai” terlebih dahulu. Wow, nan inadak lakang dek paneh nan indak lapuak dek hujan, dibubuik indaknyo layua dianjak indaknyo mati, anggota dewan Yth. ini benar-benar hebatnyo hendak mengangkangi kuasa hukum.

Terlepas dari isu “pakai-memakai”, tentu beberapa kalangan lupa bahwa penjebakan orang untuk menjadikannya terjerat pasal pidana tak dihalalkan dalam hukum tanah air. Pertama, sebab harusnya penggerebekan dilakukan atas andil kepolisian dengan surat tugas resmi. Kedua, kegiatan penggerebekan berdasarkan pada laporan. Dan ketiga, penuntutan didasarkan pada barang bukti.

Nah, jika penjebakan ini justru diinisiasi sipil, dalam hal ini bapak anggota dewan Yth. maka tak elok nian. Nampak cari mukak kali Mak Dang ciek ni….

Kasus jebak-menjebak seperti yang terjadi di Padang ini pernah terjadi di tahun 2014, di mana saat itu Sarmidi, seorang terduga pengedar ganja di Semarang ditangkap. Sarmidi saat itu dijebak oleh polisi melalui seorang cepu atau informan polisi untuk membeli ganja pada seseorang.

Mulanya, polisi memang sudah mengendus pergerakan Sarmidi sebagai pengedar ganja. Namun sayngnya, pada saat informan polisi tadi mencoba menjebak Sarmidi dalam kegiatan transaksi ganja, Sarmidi tak punya barang. Dari sini kemudian kasus bermula.

Sarmidi lantas disuruh membeli dahulu barang tersebut ke rekan tempat biasa ia membeli. Dan di tengah jalan, informan polisi tadi sukses menjebak Sarmidi dengan barang bukti ganja di tangan.

Tentu saja, atas permintaan si informan untuk membeli barang. Bukan dalam sebuah aksi tangkap tangan. Sebab memang Sarmidi tak membawa barnag bukti saat itu. Penangkapan Sarmidi menjadi persoalan pelik hingga naik ke kasasi. Dan Mahkamah Agung RI belakangan melepaskan Sarmidi dari segala tuduhan.

Majelis hakim pada sidang kasasi Sarmidi saat itu terbelah karena persoalan jebak-menjebak ini. Memang, pada dasarnya apa yang dilakukan Sarmidi memenuhi unsur perbuatan menguasai ganja.

Namun, karena hal itu tidak dilakukan atas kesengajaan, maka kepemilikan ganja itu diragukan memenuhi unsur pidana.

Sebab, kesengajaan justru datang dari informan polisi yang menyuruh Sarmidi membeli ganja. Dan pada simpulan akhir didapatkan mufakat dari majelis hakim bahwa siapa pun yang masuk dalam skenario jebakan macam itu akan menjadi korban.

Berangkat dari kasus Sarmidi itu, maka pada dasarnya tindakan penjebakan seperti yang dilakukan seorang anggota dewan Yth, di Padang juga cacat hukum. Selain itu, bukan ranah beliau pula untuk melakukan jebakan seperti itu.

Apapun dalih yang dipakai. Entah ia ingin membebaskan Kota Padang dari prostitusi online atau zina sekalipun, hukum tetaplah hukum. Dan beliau tidak memiliki hak legal dalam tindakan seperti itu.

Apalagi kemudian beliau menampik dengan kalimat-kalimat persuasif berbasis adat dan entitasnya sebagai putra Minang yang taat adat. Amboi nian kau bujang.

Lucunya, belum lagi persoalan gerebek-menggerebek ini tidak etis secara hukum sebab beliau adalah orang sipil, muncul tudingan dari PSK terkait bahwa ia telah “dipakai” sebelum digerebek. Alias, jebakan ini menjadi sebuah ruang untuk “using component” berdalih penegakkan hukum.

Waduh, saya tertawa hebat mendengar dugaan ini. Sebab aneh saja, kenapa fungsi pengawasaan anggota legislatif menjadi fungsi praktis dalam persoalan penegakkan hukum.

Pun, campur tangannya sampai ke barang bukti. Atau kalau memang diambil perspektif netral, kedudukan beliau hampir sama dengan penjebak Sarmidi tadi. Bedanya, ini dengan dugaan “memakai” apa yang disebut “barang bukti”, dalam hal ini PSK.

Bukan main memang. Keputusan Yth. Anggota Dewan ini jelas menyalahi aturan-aturan tindak penyidikan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pun, tindakan penjebakan ini sudah masuk ke ranah eksekusi yang harusnya dilakukan dengan penyelidikan secara klandestin oleh pihak kepolisian. Bukan secara buka-bukaan seperti yang dilakukan Yth. Anggota Dewan terkait.

Selain itu, penindakan prostitusi daring juga harusnya menyasar muncikari, bukan para PSK. Sebab dalam ranah ini dimungkinkan muncul faktor-faktor lain seperti perdagangan orang. Dan dalam kasus tersebut, kedudukan NN, seorang PSK yang digerebek tadi justru menjadi korban yang harus dipulihkan haknya.

Tentu, sebaik apapun tujuan Yth. Anggota Dewan ini demi mewujudkan Kota Padang yang bebas prostitusi, kita harus melihat bagaimana cara beliau.

Sebab, jangan sampai tindakan-tindakan mengangkangi hukum justru terjadi dalam sebuah penindakan hukum. Pun, harusnya ada yang lebih urgen untuk dibasmi oleh beliau, yaitu kasu-kasus korupsi.

Sebab, perlacuran merupakan salah satu profesi tertua di muka bumi ini, tapi korupsi yang baru muncul kemudian adalah hal yang paling merugikan manusia dan negara.

Di mana pun, pelacuran akan terus berkembang dan muncul dalam titik-titik tersembunyi. Sebab hal itu dilakukan atas berbagai macam faktor, terutama ekonomi.

Masyarakat terpinggirkan yang perekonomiannya tak memadai bisa saja terpaksa memperdagangkan diri melalui tindakan-tindakan semacam prostitusi daring ini.

Dan tak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan dan terpinggirkannya mereka terjadi akibat dari tautan panjang perilaku korup para pejabat yang harusnya menyejahterakan masyarakat.

Lantas, mari kita pikirkan kemungkinan-kemungkinan ini sebelum jauh bertindak sebagai Tuhan atas sesama manusia lain.


0 Komentar