Darurat Sipil Berpotensi Represif, Yusril Ingatkan Pemimpin untuk Tetap Berpikir Jernih

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Jawa Pos)

-

AA

+

Darurat Sipil Berpotensi Represif, Yusril Ingatkan Pemimpin untuk Tetap Berpikir Jernih

News | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 05:50 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pasal-pasal dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur Keadaan Darurat Sipil, sangat tidak relevan untuk diterapkan melawan wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Karena, Perppu itu hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam setiap jiwa seseorang.

"Satu-satunya pasal relevan hanya yang berkaitan dengan kewenangan penguasa darurat sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan lain seperti melakukan razia hanya relevan dengan pemberontakan dan kerusuhan. Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikas tidak relevan," tulis Yusril di akun twitternya, Selasa (31/3/2020).

Pemerintah, sebelumnya, berencana menetapkan status darurat sipil guna mengefektifkan penanganan corona. Terdapat tiga undang-undang yang akan digunakan pemerintah untuk menerapkan status darurat sipil, yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjelaskan, dalam Perppu 23/1959 masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas sepanjang ada izin dari penguasa darurat.

Namun, penguasa darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk pengajian-pengajian. "Aturan-aturan seperti ini tidak relevan dengan wabah," tegasnya.

Selain itu, Yusril menilai, penerapan darurat sipil terkesan represif. Sebab, akan ada peran militer menjadi prioritas untuk mengendalikan keadaan. Menurutnya, hal itu bukan yang dibutuhkan sekarang ini.

"Pemerintah harus berpikir ulang mewacanakan darurat sipil ini," pintanya.

Yusri mengaku pernah menggunakan pasal-pasal darurat sipil untuk mengatasi kerusuhan Ambon pada 2000 silam. Ketika itu, Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyetujuinya. Alhasil, darurat sipil mampu meredam kerusuhan bernuansa agama tersebut.

Namun, tegas dia, kerusuhan di Ambon dahulu sangat jauh berbeda dengan wabah Corona.

"Mudah-mudahan kita mampu mengambil langkah yang tepat di tengah situasi yang amat sulit sekarang ini," harapnya.

Terbitkan PP PSBB, Jokowi: Polri Bisa Ambil Langkah Penegakan Hukum

"Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan," tukasnya.


0 Komentar