Darurat Sipil: Melawan Corona dengan Pagar Betis
Kartosoewirjo (Ilustrasi: Total Politik)

Pemerintahan Jokowi melawan corona dengan menggunakan darurat sipil, suatu skema yang dipersiapkan untuk melawan pemberontakan.

TAHUN itu 1962. Soekarno, seorang yang dikatakan sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Presiden, Putra Sang Fajar, atau juga Petani Agung, tak bisa menahan tangis. Tiga tahun sudah ia memerintah, memaklumatkan Dekrit 5 Juli yang terkenal itu untuk menggenggam sepenuhnya takdir bangsa.

Mandatnya ganda: pertama-tama menuntaskan Trikora, yakni membawa kembali bumi Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kedua, menumpas habis pemberontakan seorang teman lamanya, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang memimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Terlampau lama sudah Negara Islam yang didirikannya di pedalaman Priangan sana merongrong republik dan wibawanya.

Tapi bagi Soekarno, seorang yang sentimentil menurut berbagai sumber ini, menandatangani vonis mati seorang sahabat bukan perkara sederhana. Pada kemudian hari, Sang Proklamator bertutur ke Cindy Adams dalam buku "Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat":

"Pada 1918 ia adalah seorang sahabatku yang baik. Kami bekerja bahu membahu bersama Pak Tjokro demi kejayaan Tanah Air. Pada tahun 20-an di Bandung, kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama. Tetapi, ketika aku bergerak dengan landasan kebangsaan, dia berjuang semata-mata menurut azas agama."

Sekarmadji Mardijan Kartosoewirjo menutup usia pada tanggal 4 Juni 1962. Ia dimakamkan di tempat peluru-peluru tentara menerjangnya: Pulau Ubi. Usianya 57 tahun.

Majalah Tempo, 48 tahun setelah kematian sang Imam, menyebutkan bahwa Operasi Pagar Betis yang digelar tentara Republik paling bertanggung jawab dalam menangkap Kartosoewirjo.

“Barikade Republik sangat ketat. Setiap 10 meter ada posko pasukan. Tali penghubung antarpos digantungi kaleng-kaleng sehingga berisik bila terlanggar” tera Tempo.

Alhasil, pasokan logistik terhenti. Ruang gerak pasukan gerilya itu menyempit. Pengawal dan pengikut Kartosoewirjo, yang hanya bersisa 500 orang, terpencar-pencar.

Ketika sang Imam diringkus Yonif Linud 328, ia hanya ditemani 23 pengawal.

Operasi Pagar Betis memakan biaya yang tidak sedikit. Angkatan Darat ketika itu harus mengerahkan rakyat untuk, bahu-membahu menghalau pergerakan pasukan TII secara harfiah. Tidak hanya menyediakan perbekalan, benteng pertahanan, dan tempat persinggahan bagi tentara ABRI, warga desa-desa di Priangan juga dikaryakan dalam milisi-milisi swakarsa.

Awalnya bernama Pemuda Desa (PD), lalu menjelma menjadi Organisasi Keamanan Desa (OKD) sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan dengan redaksi Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR). Setelah dipersenjatai, mereka dilibatkan dalam pengepungan terhadap basis-basis DI/TII.

Dalam "Lingkar Tanah Lingkar Air" (2015), novelis Ahmad Tohari mensinyalir bahwa OPR banyak disusupi komunis. Kaum komunis telah lama menyimpan rasa benci terhadap santri-santri yang banyak mendukung DI/TII.

Sejarah mencatat, mobilisasi tenaga rakyat secara masif dalam upaya memberantas DI/TII dibenarkan keadaan darurat militer yang berlaku dari tahun 1957 hingga 1963.

Sepak Terjang Depkes Era Sukarno dalam Memberantas Penyakit

Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 menjadi payung hukum bagi penetapan keadaan bahaya dalam berbagai tingkatannya. Pasal 32 undang-undang ini memperkenankan penguasa keadaan perang, untuk memerintahkan orang-orang dalam daerah dengan keadaan perang untuk mengerjakan hal-hal terkait kepentingan keamanan atau pertahanan.

Sebelum diterbitkannya UU No. 74 Tahun 1957, pemerintah era Demokrasi Liberal mengandalkan UU No 6 Tahun 1946 dan UU SOB (Staat Van oorlog en Van Beleg) yang warisan Hindia Belanda untuk mengatur wewenang pemerintah dalam keadaan darurat.Nah, Perpu No 23 Tahun 1959 diterbitkan pemerintah Soekarno pada tanggal 16 Desember 1959 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 74 Tahun 1957. Wewenangnya terbilang luas. Dalam status Darurat Sipil, penguasa berhak membatasi penyebaran informasi, menggeledah rumah, dan memasang jam malam–alias membatasi pergerakan orang-orang di luar rumah masing-masing.

Yang terakhir ini menjadi andalan pemerintah untuk menangkal pelipatgandaan infeksi corona atau Covid-19.

Selain itu, penguasa darurat sipil juga berhak melarang rapat-rapat umum, serta mengambil dan menggunakan barang-barang dinas umum. Wisma Atlet, wadah yang digunakan untuk menampung pasien dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19 selama beberapa minggu belakangan, masuk ke kategori yang terakhir.

Tapi apakah pemerintah Jokowi akan menggunakan opsi terakhir ini? Apakah penggeladahan rumah-rumah warga negara merupakan elemen esensial dalam penanggulangan wabah Corona? Kita hanya baru bisa melihat dan mengamati. (G)


0 Komentar