Data Covid-19 Berbeda, Kemenkes dan BNPB Diminta Terbuka

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Tenaga medis di RS Pertamina Jaya. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyayangkan adanya perbedaan data pasien virus corona atau Covid-19 antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah. 

Perbedaan data antara Kemenkes dan pemerintah daerah itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo.

Mengapa ini penting: Transparansi dan ketepatan data terkait pasien Covid-19 yang disampaikan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Data juga akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19.

"Data itu sangat penting. Dan pasti akan berpengaruh ke implementasi kebijakan," kata Hendri.

Konteks: Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Agus Wibowo, mengakui ada perbedaan data antara Kemenkes dan pemerintah daerah terkait pasien Covid-19. Namun penyebab perbedaan data itu hanya karena masalah teknis waktu memperbarui data. Pemerintah daerah memperbarui data setiap pukul 18.00 WIB yang kemudian dilaporkan ke Kemenkes. Sementara Kemenkes memperbarui data setiap pukul 12.00 WIB.

Apa sarannya:

  • Hendri Satrio menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk memperbaiki data pasien Covid-19. Keduanya harus berkoordinasi dengan baik agar bisa menyampaikan data yang sama kepada publik.
  • Masyarakat setiap waktu menunggu pemerintah memperbarui data yang tepat secara berkala. Sehingga pemerintah harus terbuka dan transparan dengan data terkait Covid-19.

Apa implikasinya: Kekeliruan data yang disampaikan akan berujung pada kesalahan dalam implementasi kebijakan. Misalnya dalam menyalurkan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, alat kesehatan, ataupun bantuan terhadap para korban yang terdampak Covid-19.

Grab dan Gojek Jadi Penyalur Bahan Pokok, PKS: Pemerintah Tak Punya Data Akurat

Pandangan lain:

  • Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meyakini, tidak ada kesengajaan pemerintah dalam perbedaan data antara Kemenkes dan pemda. Menurutnya, perbedaan data itu sangat mungkin terjadi karena perbedaan perspektif kriteria penghitungan. Sehingga, keduanya bisa benar dan tidak masuk dalam kategori berbohong kepada publik.
  • Kesalahan terjadi pada administrasi dan koordinasi aparatur pemerintahnya yang seharusnya tidak perlu terjadi.

0 Komentar