Demo Buruh Batal, Pemerintah Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipker

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Demo buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kera beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

-

AA

+

Demo Buruh Batal, Pemerintah Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipker

Nasional | Jakarta

Jumat, 24 April 2020 18:54 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR yang menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dengan penundaan pembahasan RUU yang akan menentukan nasib buruh itu, maka sejumlah organisasi buruh serikat pekerja juga mengurungkan untuk melakukan demo tanggal 30 April 2020.

Mengapa ini penting:

• Sejak awal, berbagai kelompok atau organisasi buruh dan serikat pekerja telah menolak pembahasan RUU tersebut di tengah wabah virus corona saat ini.

• Buruh atau pekerja telah mengeluarkan ancaman akan melakukan demo besar-besaran tanggal 30 April jika pemerintah dan DPR tetap membahahas RUU tersebut.

• Omnibus Law Ciptaker merupakan usulan Presiden Jokowi itu akan menggabungkan 1.244 pasal dari 79 undang-undang dengan alasan untuk menarik investasi asing.

Konteks:

• Pernyataan Presiden Jokowi yang menunda pembasan RUU tersebut dengan alasan untuk memberikan kesempatan untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

• Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani sehari sebelumnya juga meminta Baleg DPR untuk menunda pembahasannya dengan membuka peluang menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja.

Apa katanya: "Dengan demikian, serikat buruh dengan ini menyatakan membatalkan aksi pada tanggal 30 April," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis diterima wartawan, Jumat (24/4/2020).

Jokowi Setujui Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Ditunda

Said Iqbal mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi. Dengan putusan itu, Jokowi yang telah mendengarkan padangan semua pihak, termasuk masukan dari serikat buruh demi kebaikan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

"Keputusan Presiden Jokowi inilah momentum bagi kita semua termasuk kaum buruh untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan COVID-19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca pandemi corona," kata Said Iqbal.


0 Komentar