Dengan Status Bencana Nasional, Data Kasus COVID-19 Lebih Transparan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Achmad Yurianto. (Foto: Humas BNPB)

-

AA

+

Dengan Status Bencana Nasional, Data Kasus COVID-19 Lebih Transparan

Nasional | Jakarta

Rabu, 15 April 2020 09:37 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Dengan ditetapkannya wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjamin data kasus COVID-19 akan lebih baik.

Mengapa ini penting: Dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh data yang terkait dengan penyakit akibat virus corona berada dalam satu sistem yang lebih terbuka dan transparan.

Konteks:

• Selama ini banyak pihak yang meragukan data kasus corona yang diumumkan pemerintah. Bahkan sejumlah negara ikut meragukan data COVID-19 di Indonesia.

• Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada hari Senin tanggal 13 April 2020.

Apa katanya: “Dalam satu kendali data, dalam satu jejaring data sehingga semua bisa kita lihat dan akses terbuka dan dilihat lebih transparan,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (14/4).

Mengapa data lebih baik:

• Seluruh data terkait penyakit akibat virus corona berada dalam satu sistem yang lebih terbuka dan transparan.

• Penetapan data tersebut dimulai dari level desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi hingga pemerintah pusat akan terintegrasi dan berada dalam satu sistem.

• Pendataan tidak hanya kasus positif, meninggal dan sembuh, tapi juga data ODP dan PDP.

Kerjasama internasinal:

• Penetapan status bencana nasional memberikan pintu bagi kerja sama internasional dan bagi bantuan kemanusiaan yang tetap mengacu kepada aturan undang-undang.

Gelombang Kedua Hantam China dan Singapura, Indonesia Harus Waspada!

• Penanggulangan bencana nasional COVID-19 ini dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan akan mengedepankan sinergitas dengan seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah sehingga lebih seirama.

• Gubernur, bupati dan wali kota akan menjadi kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah dan memiliki kewenangan menerapkan kebijakan di daerahnya dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Data terakhir:

• Gugus Tugas mengukapkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) secara nasional mencapai 139.137 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 10.482 orang.

• Kasus yang sudah terkonfirmasi positif mencapai 4.839 melalui pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) yang hasilnya bisa diketahui saat itu juga atau secara realtime. Kasus sembuh mencapai 426 orang dan meninggal dunia sebanyak 459 orang.


0 Komentar