Di Tengah Wabah COVID-19 Pemerintah dan DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja 

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Buruh melakukan demo penolakan RUU Ombisbus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu di depan gedung DPR. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Di tengah ancaman virus corona atau COVID-19, pemerintah bersama Badang Legislasi DPR tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020).

Begitu dianggap pentingmya RUU tersebut, tiga menteri hadir secara fisik di Senayan dalam rapat yang digelar secara virtual tersebut. Ketiga menteri itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

Mengapa ini penting: RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menjadi kontroversi selama ini. Kelompok buruh sudah beberapa kali melakukan demo di depan Gedung DPR yang menolak RUU tersebut.

Konteks: kebijakan pemerintah dalam mengusulkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Draft RUU tersebut telah disampaikan pemeritah kepada DPR oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 12 Februari 2020.

Apa yang terjadi:

• Rapat dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas untuk mendengarkan penjelasan pemerintah terkait RUU sapu jagat itu dan dilanjutkan dengan tanggapan serta pandangan fraksi-fraksi atas penjelasan pemerintah dan penyampaian Daftar Inventaris Masalah (DIM) masing-masing fraksi.

• Ternyata fraksi-fraksi di DPR belum menerima draft RUU itu seperti dilontarkan anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.

• "Ya tentunya kami meminta dulu draf RUU dari pemerintah agar kami bisa mengkaji di dalamnya itu ada apa," kata Heri Gunawan.

• Ketua Baleg Supratman Andi Agtas yang juga dari Fraksi Partai Gerindra mengaku pihaknya baru menerima draf RUU tersebut.

Pandangan lain: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) kecewa dengan Presiden Jokowi karena RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap dibahas di DPR RI di tengah wabah COVID-19.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyatakan pihaknya telah mendukung Jokowi pada dua pilpres, namun tuntutan mereka untuk mencabut RUU tersebut tak pernah digubris.

"Kami melihat beliau tidak mendengar sedikit pun suara buruh. KSBSI dan KSPSI adalah relawan dan sekarang kita meminta hati beliau mendengar keluhan dan permintaan buruh," kata Elly dikutip CNNIndonesia Selasa (14/4/2020).

Ada 34 Daerah Belum Sampaikan Data Anggaran Penanganan COVID-19

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga menyayangkan Jokowi yang tak mengambil langkah untuk menyetop RUU Omnibus Law tersebut.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),Yati Andriyani menilai DPR sedang mencuri kesempatan dengan cara memaksakan pembahasan RUU itu di tengah wabah virus corona.

"Ambisi DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah krisis COVID-19 mempertegas bahwa DPR bukan sedang bekerja untuk rakyat," tegas Yati dalam keterangan tertulisnya.


0 Komentar