Dianggap Telat, MUI Belum Bahas Fatwa Haram Mudik

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wapres KH Ma'ruf Amin saat rapat jarak jauh dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020). (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Dianggap Telat, MUI Belum Bahas Fatwa Haram Mudik

Nasional | Jakarta

Minggu, 05 April 2020 15:50 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum membahas fatwa mudik di tengah pandemi virus corona baru (COVID-19). Semula ada pernyataan Wapres KH Ma'ruf Amin yang akan mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram mudik di tengah wabah corona.

Mengapa hal ini penting: Ribuan pemudik menjelang Lebaran dari Jabodetabek (zona merah) ke sejumlah daerah terutama di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dikhawatirkan akan membuat semakin melonjaknya korban COVID-19. Pemerintah pusat diminta bisa mengendalikannya agar tidak banyak korban berjatuhan.

Konteks: Bermula dari kekhawatiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat teleconference dengan wapres Ma'ruf Amin terkait penanganan wabah corona, Jumat (3/4/2020). Dalam kesempatan tersebut Kang Emil, demikian kerap disapa, mengkhawatirkan pemudik Lebaran. Saat ini saja sekira 70 pemudik yang mudik lebih awal terbukti banyak menularkan corona di daerahnya.

Minta Pemerintah Larang Mudik, PSI: Imbauan Saja Tak Cukup!

Tanggapan MUI:

  • Seperti dikutip dari Republika.co.id, Minggu (5/4/2020), Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI, Prof. Hj. Huzaemah Y Tanggo belum mengetahui apakah komisi fatwa MUI akan membahas atau tidak tentang fatwa terkait hukum mudik di tengah pandemi Covid-19.
  • Huzaemah mengakui ada permintaan agar MUI mengeluarkan fatwa terkait hukum mudik di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya fatwa itu didorong oleh pemerintah melalui Wakil Presiden KH. Maruf Amin.
  • Huzaemah mengatakan belum mengetahui apakah permintaan tentang fatwa itu sudah disampaikan secara resmi atau belum ke kantor sekretariat MUI.
  • "Fatwa (mudik) belum dibicarakan, karena banyak sekali permintaan fatwa bermacam-macam. Saya belum lihat lagi pesan dari teman-teman apa ada panggilan atau belum. Itukan sebetulnya anjuran dari Kiai Ma'ruf, fatwa itu. (Permohonannya) saya belum tahu apa sudah sampai di sekretariat atau belum, karena kita juga tidak ada yang masuk kantor jadi tidak tahu keadaannya," kata Huzaemah.

Kenapa MUI sebut permintaan fatwa telat:

  • Huzaemah menilai permintaan fatwa tentang hukum mudik di tengah wabah khsusnya pandemi Covid-19 agak telat. Sebab menurutnya telah banyak warga pendatang di sejumlah kota-kota besar telah mudik ke kampung halamannya masing-masing. Seharusnya permintaan itu bersamaan dengan anjuran bekerja, belajar dan beribadah dari rumah.
  • Namun Huzaemah menjelaskan pada prinsipnya seorang muslim tidak boleh menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Seorang muslim juga tidak boleh menjerumuskan orang lain pada kebinasaan.
  • Menurut Huzaemah haram bagi seseorang untuk masuk atau keluar dari suatu daerah yang tengah dilanda wabah menular mematikan sebagaimana Covid-19.

Mengapa penting sikap tegas pemerintah pusat: Saat ini sudah sekira 70 ribu lebihwarga Jabar lebih awal mudik ke berbagai daerah. Beberapa di antaranya terbukti menularkan Corona kepada keluarga di kampung. Kasus Jabar, mengindikasikan potensi penyebaran COVID-19 bakal luar biasa, bila tidak ada kebijakan lebih keras sekaligus mengikat, untuk membendung pergerakan manusia, saat Ramadan dan jelang Lebaran.


0 Komentar