Digital War: Meski Telah Berunding, Produk Amerika Tetap Dilarang di China
Ilustrasi Amerika vs China. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, HALUAN.CO - Amerika Serikat dan China memang baru saja menyelesaikan perundingan dagang fase pertama di bidang perdagangan. Tapi tampaknya China belum terlalu yakin perang dagang akan diakhiri.

Pada pekan ini, Pemerintah China mengeluarkan maklumat larangan bagi semua kantor pemerintahan China dan layanan publik menggunakan hardware dan software dari perusahaan asing dalam tiga tahun mendatang. Kebijakan ini disebut akan melukai Microsoft, Dell & HP.

Financial Times melaporkan yang dilansir dari CNBC, Sabtu (14/12/2019), penghapusan teknologi ini akan menggunakan skema "3-5-2". Pada 2020, sebesar 30% komputer kantor tak aka lagi menggunakan teknologi asing, 2021 menjadi 50% dan 2022 menjadi tinggal 20% atau tidak ada lagi teknologi asing di komputer China.

Diperkirakan 20-30 juta peralatan asing akan digantikan di China. Belum ada tanggapan atas isu ini.

Menurut Neil Campling, analis Mirabaud Securities, kebijakan China ini untuk melindungi negara dari perang dagang yang terus berkecamuk dan belum jelas selesainya kapan.

"China ingin memastikan operasinya tak terganggu karena perang dagang," jelasnya.

Namun ada pula yang menganggap ini sebagai bentuk balasan perlakuan AS ke Huawei. Presiden Donald Trump memang telah melarang kantor pemerintahan menggunakan perangkat buatan Huawei.

Untuk diketahui, walaupun kantor pemerintahan China kebanyakan menggunakan Personal Computer (PC) produksi dalam negeri seperti Lenovo, software yang digunakan tetaplah Microsoft.

Kantor pemerintahan China juga diketahui menggunakan hardware buatan Dell dan Hewlett Packard (HP) yang berasal dari Negeri Paman Sam. Sementara itu, PC rakitan Lenovo juga menggunakan prosesor Intel yang lagi-lagi berasal dari AS.

Hingga kini, China belum memiliki alternatif terhadap Windows besutan Microsoft yang merupakan operating system untuk PC paling populer di dunia. Pada tahun ini, sejatinya Huawei yang merupakan raksasa telekomunikasi asal China merilis Harmony OS yang merupakan operating system besutannya sendiri, namun hingga kini belum jelas apakah operating system tersebut akan bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Penulis: Sutrisno Z