Dikotomi dan Fanatisme di Negeri Ini dan Hal-hal Menjemukan di Sekitarnya

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Masih ada sisa-sisa konflik setelah pemilu. (Ilustrasi: Haluan.com)

Saking masifnya, tidak hanya di dunia nyata pertentangan terjadi, dunia maya pun tak lepas dari sampah “cipratan” kontestasi politik ini. Beberapa orang menjadi enggan berkumpul di Whatsapp Group keluarga, atau teman kuliah menjadi acuh karena tahu bahwa anda beda pandangan politik, hingga tukang ojek daring yang senantiasa bertanya “Maaf, agama Mas apa ya?”. 

JAKARTA, HALUAN.CO - Mulanya sebutan fanatici digunakan untuk menyebut para penyembah Dewi Komana oleh orang-orang di Kapadokia, sekarang wilayah Turki. Dalam budaya Roman, fanatismus berasal dari kata fanum yang berarti tempat yang tersucikan. Hal itu diungkapkan Alberto Toscano dalam “Fanaticism: On the Uses of An Idea”. Selain itu, Toscano juga menuliskan bahwa fanatisme umumnya bersifat anti-humanisme, meski fanatisme sendiri menjadi “kendaraan” bagi humanisme dalam universialisme politik.

Namun, fanatisme dalam ranah itu dalam prosesnya akan melanggar batas-batas (boundaries) etnis dan sosial, sehingga tak khayal jika fanatisme justru lambat laun menjadi tidak manusiawi, atau kehilangan arah dari tujuan “humanisme” yang mengawalinya.

Dalam sejarahnya, fanatisme memang tidak melulu gagal atau berkutat pada sifat destruktif. Namun, dalam hal politik, hampir semua langkah fanatisme yang dilakukan menjadi destruktif. Memang, secara keseluruhan, fanatisme selalu dihubungkan dengan gerakan politik berbasis religiusitas. Namun, Toscano juga menyebut bahwa pergerakan Jacobin dalam proses revolusi Prancis juga merupakan fanatisme yang berhasil, meski tidak lepas dari keonaran. Karena, fanatisme secara umum, seperti yang telah dituliskan di atas, akan melewati batas-batas dan justru mengancam rasa manusiawi itu sendiri.

Lantas, bagaimana dengan fanatisme politik di Indonesia?

Pertama, kita dihadapkan pada dikotomi politik, setidaknya sejak 2014, atau sebelum itu. Masyarakat kita sedang menapak pada jalan politik yang dibangun atas dua pokok utama, yaitu nasionalis dan agamis. Dua hal itu menjadi dikotomi atas polarisasi politik pasca Pemilu 2014 dan berlanjut pada Pemilu 2019. Dikotomi antara nasionalis dan agamis semakin santer didengungkan sejak kasus penistaan agama menjadi bahan pembicaraan dari televisi hinggai ke giras-giras di pinggiran kota. Kemudian, diikuti pula dengan munculnya gerakan aksi dengan berbagai macam angka, tapi dalam satu warna.

Saking masifnya, tidak hanya di dunia nyata pertentangan terjadi, dunia maya pun tak lepas dari sampah “cipratan” kontestasi politik ini. Beberapa orang menjadi enggan berkumpul di Whatsapp Group keluarga, atau teman kuliah menjadi acuh karena tahu bahwa anda beda pandangan politik, hingga tukang ojek daring yang senantiasa bertanya “Maaf, agama Mas apa ya?”.

Seoalah, dalam tempo tak sampai satu dekade, Indonesia dipenuhi kotoran-kotoran seperti ini. Masyarakat kita, di ambang kelayakan untuk menjadi “toxic society”, dan siapa tahu nantinya anda yang menjadi Joker hehehehe…

Kedua, dikotomi pandangan politik A dan B tadi menyebabkan adanya dekadensi berpikir pada sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena maraknya serangan-serangan berbasis media sosial terhadap kubu satu, dan dibalas oleh kubu lainnya. Berjubelnya akun bodong di media sosial Twitter misalnya, nampak nyata sekali menyerang dan tiba-tiba nimbrung tanpa diundang, ketika ada tulisan yang membahas junjungan politiknya, atau lawan politiknya.

Bahkan, saya pribadi pernah di-follow oleh beberapa aktivis aksi 212 --yang baru reuni lagi kemarin-- dan semacamnya, hanya karena saya menulis satu kalimat kritikan terhadap Jokowi. Seolah, saya otomatis jadi bagian mereka, lantas akun-akun itu saya cek kredibiltasnya, dan hasilnya nihil, saya tidak yakin mereka manusia, karena dari ilmu stalking tingkat intelejen, saya tidak mendapatkan curhatan sambat dari akun-akun tersebut. Sontak, saya yakin kalau mereka hanya akun robot semata. Sebab, tidak ada manusia yang tidak sambat sluuurr….

Tapi, kasus di atas terjadi pra Pemilu. Di mana akhirnya saya melakukan screening terhadap unggahan di Twitter dengan menghilangkan unggahan apa pun yang di dalamnya terkandung nama “Jokowi” dan “Prabowo” serta “cebong” dan “kampret”. Langkah ini sukses, karena tahu-tahu Pemilu sudah lewat. Namun, ternyata penderitaan belum selesai.

Hingga, akhir-akhir ini muncul kembali pertentangan sengit antar kubu. Namun, dengan substansi berbeda. Jika pra pemilu dapat dilihat bahwa kubu oposisi nampak luar biasa menggerakan buzzer dan berita hoaks demi menggerus suara lawan, kini yang terjadi adalah sebaliknya. Tapi, bukan untuk menggerus suara lawan, karena lawan sudah keok. Lantas, yang dilakukan para fanatik kubu pemenang adalah menyerang siapa pun yang mengkritik pemerintah. What?

Ya, anda tidak salah dengar. Apa pun itu. Entah jurnalis atau siapa pun yang membahas isu-isu terkini macam Papua, revisi UU KPK, polemik beberapa RUU yang masih prematur, dan berbagai masalah lainnya dapat ditengarai tidak bakal kosong kolom komentarnya dari caci-maki.

Cap “pengkhianat” bahkan mulai sering terlempar ke mana-mana. Seolah, keputusan pemerintah, dalam hal ini bisa DPR RI atau presiden, menjadi hal mutlak yang tidak boleh dan tidak layak diperdebatkan lagi. Oleh sebab itu, para fanatik yang terjebak dikotomi politik ini langsung saja menempelkan cap “oposisi” atau hal-hal yang bersifat sama dengan pendukung kubu oposisi, yaitu agamis.

Hal-hal itu bisa terjadi hal logis sampai pada hal yang dinalar saja susah. Misal, isu KPK dikatakan sebagai sarang Taliban. Saya mencoba mencari bukti-bukti absah dari tuduhan ini melalui media-media arus utama, hasilnya nihil. Justru, pseudo-evidence kebanyakan muncul di grup-grup WA bapak-ibu saya, atau teman-teman Facebook saya yang kebetulan 80% lebih adalah “cebong”.

Heran saya, para jurnalis ini kerja ga sih? Masa gak punya investigasi, kalah sama para pakar di grup WA. Fenomena zero-evidence ini kemudian kalah ingar-bingarnya dengan isu-isu yang tujuannya sama, yaitu “apa pun alasannya, mari kita dukung revisi UU KPK”.

Alasan saja tidak punya, tapi mau setuju hal penting. Iya iya KPK bukan Tuhan, tapi junjungan politikmu juga bukan Tuhan. Tidak ada orang baik yang mutlak, baik KPK atau junjungan anda. Baik dan buruk itu relatif juga, tidak ada takaran pastinya. Jika menurut anda baik itu hanya yang sependapat dengan anda, maka anda sudah ada pada satu langkah baru dalam jenjang “fanatisme”.

Seperti yang disebut Toscano, fanatisme menyerang batas-batas etnis dan sosial. Siapa pun bisa terpeleset dalam euforia fanatisme, baik lulusan SD atau lulusan doktoral sekalipun. Baik mereka yang tahu politik maupun mereka yang “manut saja enaque”. Semua bisa jadi fanatis.

Lalu, apakah kita tidak jemu dengan hal-hal semrawut seperti ini?

Salah seorang profesor di kampus saya, setiap kasih seminar di mana pun dan kebetulan saya ikut, selalu mengawali pidato dengan mengatakan bahwa “saat ini, kita hidup di era post factum, post truth. Di mana kebenaran adalah sesuatu yang didengungkan terus-menerus, tanpa tahu itu benar atau tidak, namun karena orang-orang juga mendengar secara periodik, maka kebohongan tahun lalu, bisa saja jadi kebenaran hari ini”.

Saya rasa, pendapat itu benar adanya. Kita tidak bisa lagi dengan mudah menyebut mana yang benar dan mana yang salah. Karena kita berada di era di mana fakata dan kebenaran bisa dimanipulasi.

Oleh sebab itu, hal-hal menjemukan seperti pertikaian di media sosial, grup WA keluarga, putus hubungan antar teman, putus pacar karena beda pandangan politik, atau putus hubungan dengan teman yang masih punya utang tapi tak bayar-bayar. Lantas, itu semua sia-sia bosque, tidak berfaedah. Anda bertengkar kanan-kiri, tapi yang makin kaya ya beliau-beliau terhormat, anda? Tetap saja gelut.

Terkadang, meski kita semua yang mengaku muda-mudi di era informatika ini berkubang di antara ribuan berita bohong setiap harinya, harus tetap yakin bahwa di atas fakta dan kebenaran masih ada realita. Karena sampai saat ini, belum ada teori tentang post-reality atau pseudo-reality. Bahkan buzzer penyebar haoks pun punya realitanya sendiri. Kita hanya berpijak pada realita, bahwa di tanah air ini, tidak semua mulut dapat berbicara, tidak semua telinga dapat mendengar, dan tidak semua mata dapat melihat.

Kita, dan realita hanya terpaut satu langkah. Sama halnya kita, dan fanatisme juga terpaut satu langkah saja. Tergantung, di mana kaki anda mau menapak. Memang, bagi beberapa orang yang berkepentingan, kejujuran tidak selalu bernilai positif, sehingga lebih menguntungkan bagi mereka untuk menutupi realita dengan fakta-fakta yang direka, atau membangun “kebenaran” yang dibuat sedemikian rupa.

Dan, orang-orang dengan fanatisme berlebih akan dengan mudah melahap hal-hal seperti itu. Karena, dasar awal fanatisme adalah ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan akan hal-hal yang tidak berdasar mudah sekali menjerumuskan orang dalam keyakinan yang tidak berdasar pula. Alih-alih menjadi insan madani, orang-orang macam itu hanya akan berkubang pada delusi-delusi. Sedang, apakah ada suatu nikmat pada sebuah delusi?

Padahal, membayangkan si dia ada di sebelah anda saat sedang lapar kasih sayang saja sudah terlampau delusional. Memang sial, hendak mengeluh kepada siapa, mengeluh di Twitter juga pada ramai dengan buzzer dan akun robot....


Penulis: Algonz Dimas B. Raharja


0 Komentar