Din Syamsuddin Ingatkan Omnibus Law Cilaka Jangan Labrak UUD
Unjuk rasa tolak RUU Omnibus Law. (Foto: Haluan/Jimmy)

JAKARTA, HALUAN.CO - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) mengingatkan pemerintah agar RUU Ownibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) jangan sampai melanggar ketentuan yang ada di masyarakat, seperti menghapus aturan Jaminan Produk Halal (JPH). Omnibus Law Cilaka juga jangan bertentangan, apalagi menyimpang dan menyeleweng dari UUD 1945.

"Hanya mengingatkan, menurut informasi ini sudah mulai ada gelanggang, ada gejala yang melabrak ketentuan-ketentuan yang sudah ada," ujar Din di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

MUI Ingatkan Omnibus Law Cilaka Jangan Sampai Bertentangan dengan Pancasila

Menurut mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, jika dihapus sertifikat halal itu tentu rakyat termasuk umat Islam akan protes. Karena, jika ada ketentuan yang sudah baku kemudian dilabrak, akan meyakini rakyat.

Din mengingatkan, jangan demi investasi yang memberikan peluang bagi investor asing, tapi mematikan pengusaha domestik.

"Ini kan tidak benar juga, apalagi jika undang-undang semacam ini hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu,” paparnya.

MUI, kata Din, telah bersuara keras terhadap wacana penghapusan atau penyesuaian UU JPH jika Omnibus Law UU JPH diberlakukan. Apalagi, demi investasi memberi karpet merah kepada investor asing, namun mematikan pengusaha domestik.

RUU CLK, DPR akan Mengakomodir Kepentingan Pengusaha dan Buruh

"Ini kan tidak benar juga, apalagi jika undang-undang ini hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menguasai bisnis investsai, tapi bukan untuk rakyat melainkan untuk kepentingan dia sendiri," tukasnya.