Din Syamsuddin: Penanggulangan Korupsi di Indonesia Makin Lemah
Gedung KPK. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, agenda pemberantasan korupsi akhir - akhir ini makin melemah. Hal itu, disebabkan kurang didukung oleh political will (kehendak politik) dan good will (keinginan baik) dari pemerintah dan penyelenggaraa negara.

"Ini membuka peluang bagi merajalelanya korupsi. Apalagi yang disebut, korupsi yang dikuasai oleh negara baik melalui peraturan hukum dan perundang undangan maupun kebijakan negara," kata Din di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Menurut Din, adanya UU KPK yang direvisi serta keberadaan pimpinan dan dewan pengawas lembaga anti rasuha baru, ternyata tidak mampu menghilangkan gonjang-ganjing pemberantasan korupsi.

"Ini menurut saya secara telanjang menunjukan lemah dan rendahnya political will untuk memberantas korupsi," ucap dia

Selain itu, Din juga menyoroti kasus-kasus yang mengemukakan dimana ada dugaan penyimpangan dana triliunan seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Taspen dan lain-lain.

Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung Fokus Menangani Pelanggaran Hukum

Bagi Din, jika pemerintah tak mendukung atau mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, seperti hal nya kasus Bank Century, maka itu akan diingat publik. Pemerintah saat ini bakal dikenang tidak sungguh-sungguh mendukung pemberantasan korupsi.

"Kalau terjdi pembiaran upaya dengan dalih kasus yang mengemuka ini tidak segera diselesaikan di jalur politik dan hukum, Pansus di DPR, maka saya berani menuduh pemerintah berupaya untuk menutu nutupi korupsi ini. Maka tidak ada jalan lain buka sebuka-bukanya," tukasnya.