Dinilai Strategis, Pengamat Harap Jubir Definitif KPK Cepat Diisi
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berharap agar kursi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diisi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui apa saja kinerja dari para komisioner KPK.

"Jabatan ini harus segera diisi, agar rakyat Indonesia sebagai pemilik konstitusIonal atas KPK dapat terlayani akan segala informasi terkait kebijakan dan program komisioner dan seluruh pagawai KPK. Ini juga sejalan dengan UU keterbukaan informasi publik bahwa rakyat berhak tahu tentang kinerja KPK," kata Emrus di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Diketahui, jabatan Jubir KPK kosong setelah Febri Diansyah mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Kemudian, Pimpinan KPK menunjuk dua orang sebagai pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK yaitu Ipi Maryati dan Ali Fikri. Ipi sedianya adalah staf pada Biro Humas KPK, sedangkan Ali sehari-hari bertugas sebagai jaksa penuntut umum KPK.

Febri Diansyah: Tugas Saya sebagai Juru Bicara KPK Sudah Selesai

Menurut Emrus, fungsi Jubir dari suatu instansi itu sangat strategis. Sama halnya dengan Jubir Presiden, Jubir KPK tidak boleh dibiarkan kosong oleh karena sesuatu hal.

"Bila Jubir berhalangan tetap atau mengundurkan diri, harus secepat mungkin diangkat penggantinya, sehingga arus komunikasi dan informasi (sebagai pertanggungjawaban publik dan moral) KPK kepada masyatakat tidak boleh terganggu, mecet, apalagi tertunda hanya karena ketiadaan Jubir," tegasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini menjelaskan, sebagai fungsi yang sangat strategis, maka sosok Jubir KPK harus ditentukan berdasarkan pemikiran dan perencanaan yang matang.

Agar tetap netral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, Emrus menyarankan agar jubir KPK nantinya tidak diisi dari kekuatan kelompok masyatakat yang berada pada posisi pro maupun kontra terhadap pemberantasan korupsi.

Sebagai bagian KPK, maka Jubir sama dengan pegawai lembaga anti rasuah lainnya, yang harus berperan objektif dan independen dalam penegakan hukum terhadap perilaku koruptif. Dengan demikian, Jubir KPK harus bekerja dalam suatu tatanan sistem yang berlaku di internal KPK.

Dengan kata lain, lanjut dia, Jubir KPK bagian dari juri penegakan hukum bagi setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, tutur Emrus, dalam melaksanakan tugasnya, Jubir harus melindungi hak-hak semua pihak (baik sebagai individu maupun institusi termasuk nama perusahaan) yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Sangat tidak boleh pesan komunikasi (langsung atau tidak langsung) yang disampaikan oleh Jubir 'telanjang', karena bisa merugikan para pihak, sepanjang belum mempunyai hukum tetap," tukasnya.