Disebut Punya Utang Rp1,2 Triliun ke Muhammadiyah, Begini Reaksi BPJS Kesehatan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut BPJS Kesehatan mempunyai utang sebesar Rp1,2 triliun ke sejumlah rumah sakit milik Muhammadiyah.

Pernyataan Din Syamsuddin itu pun buru-buru dibantah oleh pihak BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, memang ada sejumlah klaim yang belum dibayar ke sejumlah rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah. Namun, menurutnya, klaim yang belum dibayarkan itu tidak mencapai angka Rp1,2 triliun.

"Besarannya lebih kecil dari Rp1,2 triliun, di kisaran Rp500 miliar," kata Iqbal dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2019).

Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membayar sebagian klaim biaya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke rumah sakit mitra pada akhir 2019.

Pembayaran klaim itu, menurut dia, dilakukan menyusul pengucuran dana dari pemerintah setelah pengesahan kenaikan iuran peserta program JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Pemerintah memberikan dana Rp14 triliun ke BPJS Kesehatan sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran peserta JKN penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah per Agustus 2019. Dana tersebut digunakan untuk membayar tunggakan klaim biaya pelayanan bagi peserta program JKN ke rumah sakit.

Din Syamsuddin Ungkap BPJS Kesehatan Utang ke RS Muhammadiyah Rp1,2 Triliun

Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan telah membayar klaim biaya pelayanan peserta JKN ke rumah sakit pada 22 November 2019 sebesar Rp9 triliun dan pada 29 November sebanyak Rp3,3 triliun.

"Artinya ada pergerakan besaran tunggakan," kata Iqbal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris sebelumnya mengatakan bahwa sebagian tunggakan pembayaran klaim pelayanan peserta JKN ke rumah sakit yang belum bisa dibayar pada 2019 akan dilunasi pada 2020.

Pembayaran sisa tunggakan itu akan dilakukan menggunakan surplus akibat implikasi dari kenaikan iuran pada 2020.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengungkapkan bahwa utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit milik Muhammadiyah bukan Rp350 miliar, melainkan Rp1,2 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutannya di acara Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (28/12/2019) dan ditayangkan oleh TvMu Channel di Youtube, Minggu (29/12/2019).

"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang kepada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, ternyata angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp350 miliar. Secara keseluruhan Rp1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah," kata Din Syamsuddin.


0 Komentar