Dishub: Pembatasan Transportasi Harus Ada Penetapan Menkes

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Situasi jalanan Ibu Kota Jakarta yang lengang imbas Covid-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pembatasan transportasi umum hingga jalan tol di Jabodetabek harus menunggu penetapan dari Menteri Kesehatan terlebih dahulu. 

Hal itu, menurut Syafrin, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk itu, kata Syafrin, mestinya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tidak perlu menerbitkan surat edaran pembatasan transportasi umum hingga jalan tol seperti yang beredar belakangan ini.

"Sekarang sudah ada PP Nomor 21 tahun 2020, di mana mekanismenya adalah harus ada penetapan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan," kata Syafrin saat dihubungi, Rabu (1/4/2020) malam.

Dia menjelaskan, keputusan untuk membatasi transportasi dan jalan tol harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Meskipun, kata dia, BPTJ telah menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Kesehatan terkait pembatasan sosial melalui angkutan umum tersebut.

"Karena kan mekanismenya sudah diatur di PP Nomor 21 tahun 2020. Karena gubernur, wali kota, bupati, dapat mengusulkan PSBB itu bisa langsung kepada Menteri Kesehatan," jelasnya.

Polda Metro: Tak Ada Penutupan Jalan di Jakarta

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menetapkan pembatasan moda transportasi di lingkungan Jabodetabek untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Melalui surat edaran bernomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020, Kemenhub membatasi sejumlah moda transportasi, menindaklanjuti keputusan presiden Jokowi tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Kepala BPTJ Polana B. Pramesti di Jakarta pada Rabu (1/4/2020).

"Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona di lingkungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," bunyi surat edaran tersebut, Rabu (1/3/2020).


0 Komentar