Ditanya soal Kasus Tamansari, Mahfud MD: Saya Enggak Ngikutin
Menkopolhukam, Mahfud MD (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengaku belum mengetahui soal kasus kericuhan antara sejumlah warga dengan aparat saat penertiban lahan di Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Mahfud awalnya ditanya oleh sejumlah wartawan terkait penertiban di Tamansari tersebut saat selesai menghadiri acara Mukernas PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku tidak mengetahui masalah tersebut.

Wartawan kemudian menjelaskan perihal kasus itu. Mahfud kemudian mengatakan bahwa dirinya belum mengikuti kasus tersebut.

"Saya enggak ngikutin. Nanti saja," kata Mahfud.

Seperti diberitakan, proses penggusuran pemukiman warga RW11 Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, sempat mengalami kericuhan. Beberapa kali warga dan polisi saling adu lempar batu hingga polisi pun menembakkan gas air mata.

Bahkan, beredar sejumlah video di media sosial memperlihatkan pemukulan terhadap warga yang dilakukan oleh aparat Polisi dan TNI.

Dalam salah satu video, ada yang memperlihatkan seorang aparat TNI menarik seorang warga ke arah kerumunan polisi. kemudian para polisi itu mengeroyok warga tersebut.

Selain itu, ada juga beberapa video yang memperlihatkan para polisi memukuli warga di halaman pusat perbelanjaan Balubur Town Square (Baltos) yang dekat dengan kawasan penggusuran.

Sejumlah video yang beredar itu diduga direkam oleh warga yang sedang berbelanja di Baltos.

Sudah Direncanakan Sejak 2007

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, juga turut mengomentari kericuhan yang terjadi saat penertiban kawasan Tamansari, Bandung, pada Kamis (12/12/2019) lalu. Pernyataan itu disampaikan lewat akun Instagram @ridwankamil.

Dia mengapresiasi langkah Wali Kota Bandung, Oded M Danial, yang menemui korban dan menjelaskan bahwa mereka akan diberi bantuan rumah kontrak selama setahun sambil menunggu proyek rumah deret selesai.

"Mereka (yang menolak) diberi fasilitas rumah kontrak selama setahun seperti mayoritas 176 kepala keluarga yang sudah pindah terlebih dahulu sementara sebelum kembali," kata Emil, Sabtu (14/12/2019).

Menurut dia, program penataan kawasan kumuh Tamansari itu diinisiasi sejak 2007 sejak Wali Kota Dada Rosada sebagai program Kementerian PUPR. Kemudian, Emil mengatakan, dirinya ikut melakukan finalisasi yang kini dieksekusi Oded.

Emil menjelaskan, kawasan Tamansari itu akan dijadikan rumah deret yang diperuntukkan bagi warga yang digusur. Dengan begitu, area di sana akan lebih sehat dan warga juga akan punya rumah yang dimensinya lebih besar.

Selain itu, jumlah unit rumah kontrak di atas lahan negara itu akan diperbanyak, sehingga memberi kesempatan warga di kawasan kumuh lainnya untuk pindah ke Tamansari dan menikmati hunian yang sehat dan lebih luas.

"Kami menyesal dengan adanya ekses negatif dan semoga kronologi ini bisa menjelaskan program pengentasan kekumuhan di Bandung," paparnya.