Diteken Jokowi untuk Hadapi Covid-19, Bagaimana Mekanisme dan Syarat Keluarkan Perppu?
Presiden Joko Widodo. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. 

Jokowi dalam konferensi persnya pada Selasa (31/3/2020), menjelaskan, Perppu yang ditandatangani itu memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Perppu itu dikeluarkan lantaran pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Adapun total anggaran tersebut akan dialokasikan di antaranya Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

"Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," kata Jokowi.

Lalu, bagaimana sih mekanisme dan syarat perppu dikeluarkan?

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan, perppu merupakan otoritas presiden yang memiliki kekuatan setingkat undang-undang. Menurutnya, perppu dikeluarkan di saat keadaan dalam kegentingan yang memaksa.

"Yang jika dalam keadaan normal hrs dibuat bersama-sama dengan DPR. Ini dalam Pasal 22 UUD 45," kata Fickar kepada Haluan.co, Rabu (1/4/2020).

Dia melanjutkan, kegentingan memaksa yang dimaksud adalah berdasarkan dari pandangan presiden secara subyektif. Hal itu, menurutnya, tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

"Kegentingan memaksa itu keadaan yang secara subyektif bisa ditafsirkan oleh presiden sendiri yang tidak bisa diganggu gugat," ujarnya.

Meski begitu, kata Fickar, perppu yang diajukan presiden harus tetap mendapatkan persetujuan dari DPR selaku lembaga legislatif.

"Oleh karena itu pada masa sidang berikutnya harus mendapat persetujuan DPR, dan kemungkinannya bisa sangat mungkin ditolak okeh DPR," jelas dia.

Perppu Jokowi Sudah Tepat

Abdul Fickar menilai, Perppu No. 1/2020 yang ditandatangani Jokowi sudah tepat dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, syarat-syarat untuk mengeluarkan perppu tersebut sudah ada.

"Karena itu tindakan presiden sesuatu yang tepat dan bahkan harus dilakukan," ujar dia.

Ia mengatakan, sistem keuangan dalam sebuah negara tidak bisa sembarangan dalam menggunakanannya. Karena, menurutnya, semua yang dilakukan tidak boleh melanggar undang-undang.

Ini yang Mengancam Jokowi Lengser, Bukan Rakyat

Fickar menjelaskan, Perppu No. 1/2020 yang ditandatangani Jokowi adalah aturan setingkat UU yang mengubah UU APBN 2019 agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan saat ini yang menjadi keharusan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Termasuk di dalamnya juga mengubah asumsi defisitnya menjadi 5,07 persen. Termasuk juga penggunaan untuk stimulus konsekuensi dari kebijakan PSBB dalam darurat kesehatan serta pengalihan tambahan anggaran dana untuk dampak corona sebesar Rp405,1 triliun, yang bisa jadi dialihkan dari dana infrastruktur atau proyek apapun," jelasnya.

"Jadi, dengan Perppu ini penerintah/ presiden dapat dengan lentur menggunakan dana sesuai dengan alokasi menurut perppu," pungkasnya.


0 Komentar