DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Provinsi Paling Rentan Terpapar Corona

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi alat tes Covid-19. (Foto: Sehatq)

JAKARTA, HALUAN.CO - Hasil riset Katadata Insight Center (KIC) mencatat dari seluruh daerah yang terkena pandemi virus corona (Covid-19), ada tiga provinsi yang jumlah kasus positif terbanyak, serta rentan terhadap virus corona. Provinsi tersebut yaitu, DKI Jakarta dengan jumlah kasus 897 orang, Banten sebanyak 223 orang dan Jawa Barat sebanyak 164.

Alasannya, ketiga provinsi ini menanggung risiko dari mobilitas penduduk yang tinggi, karakteristik wilayah dengan penduduk padat dan kualitas udara yang buruk.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Kerentanan Provinsi terhadap Covid-19, yang dipaparkan oleh Direktur Riset Katadata Insight Center Bapak Mulya Amri dalam Press Briefing Online bertajuk "Siapkah Daerah Hadapi Covid-19?" di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

"Lalu lintas penduduk yang tinggi membuat tiga provinsi tersebut menjadi rentan terhadap penyebaran COVID-19 ,” kata Mulya Amri.

Menurut Mulya, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat mendapat skor kerentanan yang saling berdekatan, karena terkait dalam kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kawasan ini menampung lebih 10 persen jumlah penduduk Indonesia, dalam kepadatan mendekati 5.000 orang per km2. Skor Indeks Kerentanan Provinsi ketiganya juga jauh lebih tinggi daripada skor provinsi yang paling rentan berikutnya, yaitu Kepulauan Riau.

Karena itu, menurut Mulya, indeks kerentanan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, untuk menekan penyebaran virus corona.

Untuk provinsi dengan tingkat mobilitas tinggi dan padat penduduk yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, penanganannya lebih tepat dengan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan pembatasan aktivitas di luar rumah.

Jika dilihat dari kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi pandemi corona, berdasarkan riset Katadata, menunjukan DKI Jakarta, Sulawesi Barat dan Papua Barat, merupakan provinsi dengan layanan kesehatan paling baik.

Parameter yang digunakan dalam mengukur layanan kesehatan adalah, keberadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per penduduk dan anggaran kesehatan, yakni alokasi APBD untuk fungsi kesehatan per kapita.

Sementara, provinsi dengan layanan kesehatan terendah adalah Jawa Barat, Banten dan Lampung. Padahal Jawa Barat dan Banten merupakan dua provinsi dengan indeks kerentanan tinggi. Karena itu, hal ini akan menjadi tantangan bagi provinsi-provinsi tersebut dalam menghadapi Covid-19.

Mulya menambahkan, sejatinya Jawa Barat, Banten dan Lampung bukanlah provinsi miskin. Namun, karena memiliki jumlah penduduk yang besar, provinsi-provinsi ini berpotensi mengalami tekanan pada anggaran kesehatan dan fasilitas kesehatan publik, terutama pada saat pandemi corona.

Pendisiplinan Social Distancing

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Daeng M Faqih yang juga hadir sebagai pembicara, mengakui, permasalahan di daerah ada kaitanya dengan fasilitas. Karenanya, Ia meminta pemerintah lebih menggenjot lagi semua kapasitas fasilitas dan menaruh perhatian penuh pada pengurangan penyebaran virus ini.

"Kalau kapasitasnya sekarang dikatakan kurang bagus, kapasitasnya harus digenjot, tenaganya harus digenjot, fasilitas kesehatan yang mungkin tersedianya baru sekian (sedikit) sudah harus digenjot. Mungkin rumah sakit yang menangani sedikit sudah harus ditambah, petugasnya yang terlatih sedikit harus cepat melatih, tempat pemeriksaan sedikit harus cepat ditambah," tuturnya.

Tak sampai disitu, Daeng juga meminta agar Satuan Tugas di daerah dibuat dengan struktur yang rapi. Hal tersebut harus didukung oleh regulasi yang baik, serta anggaran yang cukup dari Pemda. "Mulai sekarang jangan nunggu. Kalau nunggu nanti terlambat," ingatnya.

WNI Sukses Ciptakan Alat Tes Corona, Tapi Belum dapat Lisensi dari RI

Daeng juga menyoroti imbauan serta edukasi dari pemerintah agar masyarakt tetap di rumah alias selalu menjaga jarak atau social distancin. Bagi Daeng, kalau sekedar imbauan saja itu tidak akan cukup efektif. Apalagi, sekarang ini kondisinya bukan biasa-biasa, tapi sudah masuk kondisi tahap gawat darurat.

Sehingga imbauan serta edukasi agar masyarakat sadar dan peduli itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menegaskan, harus ada pendisplinan. Pendisiplinan tersebut dilakukan dengan pengawasan oleh semua aparat, baik itu keamanan, pemerintah dari pusat hingga daera, sampai RT/RW, dan kepala desa. Termasuk juga pengawasan dari petugas kesehatan hingga kader desa.

"Semua harus serempak melakukan. Kalau tidak dilakukan serempak mohon maaf, masih hanya imbauan minta kesadaran masyarakat, minta kepedulian masyarakat, saya yakin ini tidak akan efektif. Tetapi kalau dilakukan pengawasan, pengawalan, disertai pendisplinan sehingga masyarakat teredukasi sekaligus serentak didisiplinkan, ini akan efektifitas lebih baik," tukasnya.


0 Komentar