DPD RI Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker Ditunda Hingga Pandemi COVID-19 Berakhir

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang (Foto: DPD RI)

-

AA

+

DPD RI Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker Ditunda Hingga Pandemi COVID-19 Berakhir

Nasional | Jakarta

Jumat, 17 April 2020 09:03 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Komite I DPD RI memberikan pandangan terhadap rencana pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang akan dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah. DPD RI berharap pembahasan RUU tersebut, dilakukan secara tripatit dengan melibatkan pemerintah, DPR dan DPD RI.

Mengapa ini penting: RUU yang dibahas menyangkut dengan kepentingan daerah, maka sebagaimana amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa DPD RI ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Sehingga RUU Omnibus Law Ciptaker berkaitan dengan kepentingan daerah.

Konteks: Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker harus dilakukan secara tripatit, tidak hanya dilakukan pemerintah dan DPR saja, tapi juga harus melibatkan DPD RI sebagai wakil daerah.

Apa katanya: "Maka pembahasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja ini harus dilakukan secara tripartit oleh DPR RI, Pemerintah dan DPD RI," kata Agustin Teras Narang, Ketua Komite I DPD RI, Jumat (17/4/2020);

Dasar hukum pelibatan DPD RI: Amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah RI ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Keberatan DPD RI:

  • Komite I DPD RI berkeberatan terhadap dilakukannya pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker disaat pandemi COVID-19, yang oleh Pemerintah sudah dinyatakan sebagai Bencana Nasional' dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
  • DPD RI mengusulkan agar Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ditunda terlebih dahulu sampai masa pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir oleh pemerintah.

Saran DPD RI: Pada saat pandemi COVID berlangsung, Pemerintah, DPR RI dan DPD RI diharapkan untuk membuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap isi, serta muatan RUU Omnibus Law Ciptaker melalui sarana daring dan sebagainya dengan memperhatikan social dan physical distancing.


Buruh Ancam Demo Besar-besaran Jika DPR Tetap Bahas Omnibus Law Ciptaker

Pembuat UU tidak sensitif: Banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU Omnibus Law Ciptaker, yakni terdiri 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden dan 4 Peraturan Daerah menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang (UU) atas kondisi regulasi di Indonesia yang hyper regulasi;

Pelanggaran terhadap UU: Substansi pengaturan RUU Omnibus Law Ciptaker bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011.

Terdapat dua pasal dalam RUU Omnibus Law Ciptaker yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan MK.

  • Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah dibanding UU, sehingga PP tidak bisa membatalkan/mengubah UU.
  • Pasal 166 disebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Perda. Hal itu bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengujian/pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Menimbulkan sentralistik. Komite I DPD RI mencermati bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker banyak memuat frasa yang melakukan perubahan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

  • RUU Omnibus Law Ciptaker akan menimbulkan terjadinya sentralisasi pemerintahan/perijinan.
  • Berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998 yang berakibat terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945

Bagaimana selanjutnya: RUU Omnibus Law Ciptaker telah menghilangkan makna Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

"Mengusulkan agar Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja ditunda terlebih dahulu sampai masa pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir oleh Pemerintah," pungkas Ketua Komite I Agus Teras Narang.


0 Komentar