DPD Usulkan ST MPR, Sidang Bersama dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 Digelar Virtual

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Rapat Konsultasi Virtual Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan MPR dalam rangka persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 (Foto: DPD RI)

-

AA

+

DPD Usulkan ST MPR, Sidang Bersama dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 Digelar Virtual

Nasional | Jakarta

Sabtu, 18 April 2020 10:24 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pada Agustus 2020 mendatang, tiga lembaga di parlemen MPR, DPR dan DPD RI akan menggelar Sidang Tahunan (ST) MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Rapat Paripurna DPR Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2020.

Sidang tersebut rencananya akan digelar pada 15-16 Agustus 2020 di Gedung Kura-kura, Senayan, Jakarta. Sidang akan dihadiri para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, para tamu negara dan duta besar negara sahabat.

Namun, apabila Pandemi COVID-19 saat ini yang tengah melanda Indonesia tak kunjung berakhir, maka ST MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Rapat Paripurna DPR tersebut akan digelar secara virtual guna memutus mata rantai penyebaran Corona.

Mengapa ini penting: Wakil Ketua DPD RI menilai perlu dipikirkan terkait kondisi pandemi wabah COVID-19 terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD dan Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Nota Keuangan pada Agustus nanti.

Konteks: DPD RI mendukung langkah-langkah kooperatif yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani pandemi wabah COVID-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan lainnya.

Apa katanya: "Apabila persoalan Covid-19 masih tetap terjadi dan berlangsung hingga 16 Agustus 2020, maka sidang-sidang tersebut tetap dilaksanakan dengan metode virtual, dan atau dilaksanakan seperti biasa dengan menerapkan protokol COVID-19," kata Nono Sampono saat Rapat Konsultasi Virtual dengan Pimpinan MPR dalam rangka persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020, di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Mekanisme pelaporan: Jika pandemi COVID-19 belum berakhir hingga pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN pada Agustus nanti, maka perlu dipikirkan mekanisme pelaporannya.

  • Penyampaian laporan kinerja Lembaga Negara dalam Sidang Tahunan MPR dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, tapi dilakukan secara virtual.
  • Untuk teknisnya, perlu diadakan rapat konsultasi dengan delapan tinggi negara untuk menyepakatinya.

"Tentu saja kita mendukung agar kembali terlaksana rapat konsultasi delapan lembaga negara ini," tegas Nono, mantan Komandan Korps Marinir ini

Kapolri Minta Polda dan Polres Beri Masukan Pemda dalam Penanganan COVID-19

Sejumlah kesepakatan: Rapat konsultasi ini dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo, dihadiri Pimpinan MPR lainnya seperti Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, Ahmad Basarah, Syarief Hasan dan lain-lain.

Sementara dari DPD RI, selain dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga dihadiri Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti dan Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin.

  • Terkait penyampaian laporan kinerja Lembaga Negara yang dapat dilaksanakan dalam forum tersendiri, dengan terlebih dahulu memberi payung hukumnya.
  • Membuat Undang-Undang tersendiri yang lex specialist agar setiap lembaga parlemen, baik itu MPR, DPR dan DPD dapat mengatur rumah tangga masing-masing. RUU tersendiri bagi tiga lembaga MPR, DPR dan DPD.
  • Perlu menentukan kedudukan masing-masing lembaga MPR, DPR dan DPD dalam konstelasi lembaga negara
  • DPD dapat secara penuh mengatur keberpihakan kepada daerah, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di tingkat pusat.
  • DPD RI mendukung pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 secara terukur, cepat, tanggap, transparan, patuh akan hukum dan memangkas birokrasi pelaksanaan kebijakan.
  • Perlu dicarikan forum lain untuk menampung forum penyampaian kinerja lembaga yang waktunya di luar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
  • Sepakat menghidupkan kembali Rapat Konsultasi Lembaga Negara dengan tuan rumah secara bergantian.

0 Komentar