DPR All Out Perjuangkan Hak 470 Warga Korea Selatan di Jiwasraya
PT Jiwasraya (Persero).

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi XI DPR RI berkomitmen membantu serta memfasilitasi pengembalikan dana 470 warga Korea Selatan yang menjadi nasabah di PT Jiwasraya (Persero).

"Komisi XI DPR RI akan all out untuk membantu demi menjaga hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan," tegas Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.

Penegasan itu disampaikannya menanggapi permohonan Duta Besar (Dubes) Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom ketika menerima kunjungan kehormatan Dubes Korsel Kim Chang-Beom di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).


Dalam pertemuan itu Dubes Korsel Kim Chang-Beom menyampaikan ada 470 warga Korsel yang mengalami dampak kerugian dari persoalan keuangan yang melilit Jiwasraya.

Kerugian warga negara Korsel akibat Jiwasraya ini yang menjadi perhatian khusus bagi Dubes Korsel. Mengingat, warga negara Korsel sudah sejak lama berbisnis di Indonesia.

“Kami berharap, persoalan ini segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga warga kami bisa mendapatkan pengembalian dana sesegera mungkin sebagai bentuk upaya meningkatkan lingkungan investasi yang baik serta menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.” papar Kim Chang-Beom.

Menanggap hal itu, Dito menjelaskan, DPR melakukan berbagai langkah dalam menyikap kasus Jiwasraya yang gagal membayar klaim nasabah.

"Kemarin kami baru selesai rapat dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian, siangnya ada pertemuan khusus mengenai Jiwasraya. Kami sangat memperhatikan sekali kasus ini. Sehingga, kami akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN,” ujar Dito menanggapi Dubes Korsel Kim Chang-Beom.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, baik secara resmi maupun tidak resmi, dia sudah bertemu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Dito menjelaskan, Wamen BUMN sangat menaruh perhatian besar twrhadap persoalan Jiwasraya dan akan segera menyelesaikannya dalam kurun waktu dekat.

“He fully aware about Jiwasraya dan mereka sudah membentuk Jiwasraya Putra yang terdiri dari empat BUMN yaitu BTN, Telkom, KAI dan Pegadaian. Dan ini sudah dikasih ijin oleh OJK untuk kurun waktu 6 bulan untuk investor masuk. Deadline-nya sampai bulan Mei dalam 6 bulan mendatang,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jateng VIII ini.