DPR dan Pemerintah Sepakati 247 RUU Masuk Prolegnas 2020-2024

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka. (Foto: Tribunews)

JAKARTA, HALUAN.CO - DPR dan pemerintah menyepakati 247 Rancangan Undang Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020 - 2024 dan 50 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Hal tersebut disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewakili pemerintah, Kamis (5/12/2019) pekan lalu.

"Dari 247 RUU Prolegnas Tahun 2020-2024 tersebut, merupakan usulan dari DPR, pemerintah dan DPD RI," kata Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka tanpa merinci usulan masing-masing dari DPR, Pemerintah dan DPD RI.

Sedangkan dari 50 RUU sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dirinci Rieke, 13 RUU berasal dari usulan Pemerintah, 35 RUU lainnya dari usulan DPR RI, dan sisanya dari DPD RI.

Kemudian dari 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020, seperti dijelaskan Rieke, Empat RUU merupakan carry over DPR periode sebelumnya. Keempat RUU carry over tersebut adalah RUU tentang KUHP (usulan pemerintah), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (usulan pemerintah), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (usulan DPR).

"Dengan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

BACA JUGA: Prolegnas 2020 2024 Harus Realistis, DPR Targetkan 150 RUU

Disamping 50 RUU tersebut, terdapat 3 RUU komulatif terbuka yang akan dibahas dalam Prolegnas tahun 2020 mendatang. Diantaranya RUU tentang Mahkamah Konstitusi (MK), RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan RUU tentang Koperasi.

Dari prolegnas yang telah disepakati ada RUU yang menjadi perhatian khusus, di antaranya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Pertanahan, RUU Ibu Kota Negara, RUU Penyadapan, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU yang berkaitan dengan Omnibus Law.

Meskipun demikian, Rieke menjelaskan, bukan berarti sebanyak 247 RUU akan langsung di bahas semua. Nantinya akan dibahas melalui mekanisme program legislasi tahunan.

"Jadi kalau tidak masuk prioritas tahunan, tidak bisa dibahas. Sehingga pertarungan berikutnya adalah longlist sebanyak ini tidak menjadi masalah karena ini kan memang longlist termasuk dari masukan dari masyarakat dan sebagainya," paparnya.


0 Komentar