DPR Dorong agar Polisi Tak Lagi Urusi SIM, STNK, BPKB, tapi...
Ilustrasi BPKB. (FOTO: Polri)

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi V DPR RI mendorong agar kewenangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tak lagi menjadi tugas kepolisian. Namun, dipindahkan menjadi tugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Untuk itu, menurut Wakil Ketua Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa, pihaknya mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang memuat permasalahan tersebut.

“Saya mendorong agar ada revisi undang-undang. Hal ini juga demi mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai Pasal 30 ayat 4 UUD 1945,” kata Nurhayati dilansir dari laman resmi DPR RI, dpr.go.id, Selasa (4/2/2020).

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, kewenangan penerbitan surat kepemilikan memang bukan tugas Polri. Akan tetapi, sambung Nurhayati, kewenangan itu menjadi tugas Dinas Perhubungan (Dishub) khususnya di tingkat daerah.

“Jadi ke depan, kami akan mengkaji lebih dalam lagi terkait bagaimana Kemenhub bisa ambil alih penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ini,” ujar Nurhayati.

Dampak Virus Corona ke Ekonomi RI, Luhut: Tmbuh 5 Persen Saja Sudah Bagus

Tak hanya itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) XI ini juga menerangkan bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga, kata Nurhayati, hal itu menjadi kewenangan pemda melalui dispenda, tidak ada kewenangan kepolisian.

“Oleh karena itu, saya mendorong bersama anggota Komisi V DPR RI yang lain agar ada revisi Undang-Undang. Dan kami akan mengkaji bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan mengambil alih kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB,” pungkasnya.