DPR Minta RUU Cipta Kerja Tidak Dipolitisasi Jadi Komoditi Politik

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai komoditi politik demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian bangsa maju.

Mengapa ini penting: Hal ini disampaikan Firman menyikapi pernyataan kelompok tertentu yag menilai DPR dan pemerintah tidak punya hati karena menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk dibahas di tengah pandemi virus Corona.

Konteks: RUU Cipta Kerja dinilai menjadi langkah konkrit dan terobosan dari pemerintah untuk membuat rencana kerja dan memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (COVID-19). RUU Cipta Kerja dapat merespons dampak ekonomi tersebut.

Apa katanya: "Jadi semua pihak saya minta jangan berasumsi yang tidak-tidak terkait RUU Cipta Kerja dan jangan juga ini dijadikan komoditi politik. Seharusnya RUU ini betul-betul dijadikan kepentingan nasional. Apalagi RUU ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar, tentunya nanti pemerintah bisa melakukan langkah konkrit dan terobosan serta memberikan insentif yang jelas terkait pemulihan ekonomi ini,” jelas Firman Subagyo di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

⦁ Dampak ekonomi dari COVID-19 dirasakan oleh seluruh negara-negara yang terdampak, tanpa kecuali Indonesia yang harus direspon cepat.

⦁ JIka Pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang memadai atau terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan dan terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi.

"Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini," kata politikus Golkar ini.

DPD RI Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker Ditunda Hingga Pandemi COVID-19 Berakhir

Pendapat KSPI: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras sikap DPR RI yang telah menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk dibahas di Badan Legislasi (Baleg) di tengah pandemi virus Corona. Presiden KSPI Said Iqbal menilai DPR dinilai tidak punya hati nurani, apabila tetap membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pandangan lain: Aggota DPR Firman Subagyo menilai Pandemi sudah ditangani secara baik oleh pemerintah dengan dibentuknya Gugus Tugas Penanganan Covid 19 yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo.

⦁ DPR sudah bekerja sesuai tupoksinya seperti Komisi Kesehatan (Komisi IX), sehingga bisa membantu tugas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk mengatasi pandemi Corona.

⦁ Badan Legislasi memiliki tugas untuk menyiapkan regulasi dan membahas RUU seperti RUU untuk mengantisipsi dan mengatasi pasca pandemi COVID-19 agar tidak terjadi ekonomi berkepanjangan.

⦁ Jika DPR tidak boleh bekerja, bagaimana bisa relokasi dan refokusing anggaran, termasuk membahas RUU saat pandemi COVID-19.

"Menurut saya ini penting, karena dari data Kadin Indonseia pengangguran/PHK atau karayawan yang dirumahkan diperkirakan sudah mencapai 3 juta orang ini efek dan dampak Pandemi Covid 19," katanya.

Bagaimana selanjutnya: Masyarakat diminta untuk tidak disesatkan dengan pernyataan sikap kelompok yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya dan tidak memahami kepentingan yang lebih besar kepentingan bangsas dan negara ini.

⦁ Masyarakat harus memahami DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah diatur dalam berbagai UU.

⦁ Masyarakat dan buruh diminta bisa bersikap rasional dan tidak emosional dalam menanggapi pembahasan RUU Ciprta Kerja.

⦁ Jika industri di Indonesia lumpuh dan pelaku usaha memindahkan investasi ke negara lain, maka yang rugi tentunya juga para buruh juga karena akan menjadi pengangguran.

"Lalu pekerja kita mau kerja dimana mau kerja apa? Tolong ini dipikir secara jernih dan rasional jangan emosional. Saat ini DPR mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," kilah Firman Subagyo.


0 Komentar