Dua Fraksi Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Buruh perempuan demo menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu. (Foto: Dokumen KSPI)

JAKARTA, HALUAN.CO - Dua fraksi di DPR, yaitu PKS dan Demokrat meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditunda hingga penanganan wabah virus corona atau COVID-19 selesai.

Hal itu disampaikan kedua fraksi di luar koalisi pendukung pemerintah itu dalam rapat Baleg DPR dengan pemerintah membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020).

Mengapa ini penting: Karena saat dalam kondisi darurat penanganan pandemi virus corona. Perhatian dan energi bangsa ini ditumpahkan menghadapi wabah virus tersebut.

Konteks: Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah diserahkan pemerintah kepada DPR oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 12 Februari 2020.

Sikap Fraksi Demokrat: Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai, sebaiknya energi DPR saat ini difokuskan dalam penanganan penyebaran virus Corona.

Belum tepat saatnya untuk bicara RUU itu karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian sangat serius, terutama dari pemerintah dan DPR.

"Saya kira perhatian dan energi kita sebaiknya kita tumpahkan soal menghadapi ini dulu, bukan membahas Undang-Undang ini," kata Hinca yang mengikuti rapat secara virtual.

Sikap Fraksi PKS: Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menyatakan menolak untuk sementara ini untuk membahas RUU tersebut dengan tiga alasan.

• Pertama idealnya RUU dibahas setelah masukan-masukan dari masyarakat. Sehingga sepatutnya DIM fraksi dibuat setelah mendengar pendapat publik dan pakar seluas-luasnya.

• Kedua, saat ini kurang tepat membahas RUU sapu jagat itu di saat banyak pihak masih berjibaku menangani virus yang bermula dari Kota Wuhan, China tersebut. Jika pembahasan dilanjutkan dianggap tidak memiliki empati dan dinilai memanfaatkan situasi saat ini. Kondisi saat ini bukan persoalan biasa, untuk itu seyogyanya wajib untuk fokus penanggulangan wabah COVID-19.

• Ketiga, pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

"Maka urgensi RUU Cipta Kerja menjadi tidak menjadi prioritas untuk kita bahas saat ini," tegasnya.

Bagaimana fraksi yang lain: Anggota Baleg dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mempertanyakan mengenai kemungkinan perubahan draft RUU itu kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara fisik dalam rapat tersebut. Karena ini draft itu disusun sebelum ada wabah COVID-19.

"Ketika asumsi atau perhitungan ekonomi makro masih dalam keadaan normal. Tapi saat ini kita menghadapi COVID-19. Apakah ada perhitungan baru yang bisa memengaruhi draft yang sudah ada?" tanya Taufik.

Di Tengah Wabah COVID-19 Pemerintah dan DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka juga melontarkan pernyataan yang sama.

Dia pun memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menarik atau memerbaiki draft RUU Omibus Law yang telah diserahkan kepada DPR.

"Bahwa draft ini kalau tidak salah dibuat sebelum COVID-19. Kita memberi kesempatan kepada pemerintah jika mau menarik draft untuk dierbaiki," kata Rieke.


0 Komentar