Dua PPP akhirnya Islah di Mukernas V, Ini Pesan Menko Polhukam ...
Menko Polhukam Mahfud MD usai membuka Mukernas PPP di Hotel Sahid, Jakarta (Foto: Republika.co.id)

JAKARTA, HALUAN.CO - Dualisme kepemimpnan di PPP, akhirnya berakhir dengan islah di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. PPP versi Muktamar Jakarta yang kini dipimpin Humphrey Djemat menghadiri Mukernas yang diadakan Muktamar versi Pondok Gede pimpinan Plt Suharso Monoarfa. 

Menurut Sekretaris Jenderal PPP versi Mukatamar Jakarta Sudarto, islah atau penyatuan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh PPP usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuka Mukernas V PPP berharap tak ada lagi dualisme pada internal partai berlambang Kakbah itu.

"Sebaiknya islah, tidak ada lagi status hukum yang direbut, udah selesai PPP itu. Ini (PPP Muktamar Pondok Gede) yang punya. Yang lainnya dianggap tidak ada menurut hukum," ujar Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia menyayangkan dualisme yang terjadi pada partai berlambang Ka'bah itu. Sebab, hal tersebut justru membuat PPP terpuruk pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, dengan hanya memperoleh sebanyak 19 kursi di DPR.

Padahal, PPP adalah salah satu partai Islam tertua di Indonesia serta sudah memiliki konstituen yang tetap dalam setiap Pemilu.

"Penganut moderasi Islam, Islam ahlul sunah waljamaah yang terbuka terhadap perbedaan, bersahabat dengan orang-orang berbeda kultur, berbeda ras, suku dan sebagainya. Itulah PPP," ujar Mahfud.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan dualisme sudah tak ada di partainya, usai digelarnya Mukernas V. Itu dibuktikannya, dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto dan sejumlah kader lainnya.

"Jadi memang kami terbuka, ada juga beberapa tokoh yang selama ini sebut saja belum sepenuhnya ada di tempat kita, juga semua kami undang," ujar Arsul.

Terkait tidak hadirnya Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, ia mengaku tak tahu alasannya. Sebab, komunikasi dengannya selama ini dilakukan oleh Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Saya tidak tahu persis karena yang berkomunikasi dengan Pak Humphrey , Plt Ketum. Kebetulan kalau saya sekjen," ujar Arsul

Sedangkan Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta Sudarto mengatakan, islah wajib dilakukan menyosong Pemilu 2024. Sebab, dalam kontesrasi Pemilu 2019, PPP hanya memperoleh 19 kursi di DPR.

"Saya kira islah ini sesuatu yang memang harus terjadi, jadi sebetulnya islah ini ajaran agama. Jadi kalau mau islah ya harus lahir dari hati yang ikhlas," ujar Sudarto.

Untuk kembali berada dalam satu kepengurusan, Sudarto mengatakan, PPP versi Muktamar Pondok Gede tak memberikan syarat apapun untuk bergabung. Sebab, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan PPP.

"Tanpa syarat apa pun, saya kira kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong pemilu 2024," ujar Sudarto.

Ia menjelaskan, islah terjadi secara alamiah dan kekeluargaan. Sehingga, Sudarto tak mengatakan secara pasti kapan dualisme di PPP resmi berakhir.

"Saya kira semua akan berjalan selama alamiah, wajar-wajar saja bahwa niat baik dan niat tulus harus tetap disertai langkah dan sikap-sikap yang konkret," ujar Sudarto.

Terkait akomodasi kepengurusan, Sudarto menyerahkan urusan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Pasalnya, tujuan utama islah adalah menyatukan kembali PPP untuk kembali kuat.

"Kita serahkan saja kepada mekanisme organisasi partai dan Mukernas ini adalah forumnya yang paling tepat membicarakan kapan muktamar, termasuk langkah-langkah PPP ke depan," ujar Sudarto.

Namun dalam Mukernas V tersebut, tak tampak Ketua Umum PPP versi Mukatamar Jakarta Humphrey Djemat. Meski ia tak datang, menurutnya, Humphrey memiliki semangat yang sama untuk persatuan PPP.

"Pak Humphrey pun saya kira punya semangat yang sama, untuk bagaimana PPP menjadi besar. Karena itu jadi perhatian kita semua," ujar Sudarto.